Budi Prasetyo Umumkan Strategi Baru KPK Sikat Korupsi

BARU SAJA, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo mengumumkan strategi anyar penindakan yang disebut sebagai terobosan paling agresif sepanjang tahun ini. Pernyataan itu disampaikan langsung dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (25/6/2026). Budi Prasetyo menegaskan bahwa KPK kini menggeser fokus ke sektor-sektor rawan korupsi dengan kerugian negara terbesar.

Menurut Budi, pendekatan baru ini menggabungkan teknologi pemantauan berbasis data besar dan koordinasi lintas lembaga yang lebih erat. "Kami tidak lagi hanya menunggu laporan, tapi secara proaktif mendeteksi anomali transaksi," ujarnya. KPK mencatat, dalam tiga bulan terakhir terdapat peningkatan 40% jumlah laporan pengaduan yang bisa ditindaklanjuti secara lebih cepat berkat sistem ini.

Prioritas Penindakan

Budi Prasetyo memaparkan bahwa tiga sektor utama bakal jadi sorotan tajam, yakni Sumber Daya Alam (SDA), infrastruktur transportasi, dan pengadaan barang dan jasa di kementerian. KPK sudah mengantongi setidaknya 15 penyelidikan baru yang didominasi oleh modus suap dan penyalahgunaan wewenang. "Angka kerugian negara dari sektor ini mencapai triliunan rupiah," tegas Budi.

• 15 penyelidikan baru dibuka dalam dua pekan terakhir
• Potensi kerugian negara diperkirakan lebih dari Rp 3,2 triliun
• Modus dominan: markup anggaran dan gratifikasi berkedok fee proyek
• KPK perkuat unit intelijen digital untuk deteksi dini

Operasi Tangkap Tangan Terbaru

Di hari yang sama, Budi Prasetyo juga mengonfirmasi bahwa tim penindakan KPK baru saja mengamankan seorang pejabat tinggi di salah satu BUMN tambang. Operasi tangkap tangan (OTT) ini merupakan hasil dari pengembangan strategi baru tersebut. "Kami amankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 2,1 miliar dalam bentuk rupiah dan dolar AS," ungkapnya. Penangkapan berlangsung di dua lokasi berbeda di Jakarta dan Kalimantan Timur.

Budi menolak menyebut nama pejabat itu sebelum pemeriksaan 1x24 jam selesai. Namun ia memastikan bahwa kasus ini berkaitan dengan dugaan suap alih fungsi lahan pertambangan. "Ini bukti bahwa kami serius memangkas rantai korupsi di sektor SDA," tambahnya. KPK telah mengamankan tiga orang lainnya dalam OTT tersebut, termasuk seorang pengusaha tambang.

Transparansi dan Akuntabilitas

Menjawab keraguan publik tentang transparansi KPK, Budi Prasetyo berjanji akan merilis perkembangan setiap kasus secara berkala. "Kami sadar, kepercayaan publik adalah amunisi utama kami," katanya. Lembaga antirasuah itu juga membuka kanal pengaduan berbasis aplikasi yang memungkinkan masyarakat memantau status laporan mereka.

Dalam kesempatan itu, Budi turut menyoroti tingkat vonis yang dianggap masih rendah. KPK mencatat, sepanjang 2025, rata-rata vonis kasus korupsi hanya 2,1 tahun penjara. "Ini menjadi pekerjaan rumah bersama, termasuk mendorong agar hakim lebih berani menjatuhkan hukuman maksimal," ujarnya. KPK saat ini tengah mengkaji kemungkinan mengajukan banding atas 12 putusan yang dinilai terlalu ringan.

Langkah Pencegahan Massif

Budi Prasetyo menegaskan bahwa strategi baru KPK tidak melulu soal penindakan. Pencegahan juga diperkuat melalui program monitor dan evaluasi di 35 kementerian dan lembaga. "Kami telah menyurati 12 kepala daerah untuk segera memperbaiki tata kelola anggaran yang rawan bocor," jelasnya. Tim pencegahan KPK bahkan melakukan audit kepatuhan di 8 provinsi yang memiliki Indeks Persepsi Korupsi rendah.

Budi optimistis, dengan kombinasi penindakan agresif dan pencegahan sistemik, target penurunan Indeks Persepsi Korupsi nasional bisa tercapai pada akhir 2026. "Ini perang melawan korupsi, dan kami tidak akan mundur satu langkah pun," pungkasnya.

Baca juga:

• Ketika Kotak Kecil Menjadi Rumah bagi Kenangan Berharga
• Mengupas Rahasia Telur Sempurna di Atas Mie Instan