Satgas PKH Kejagung Bongkar Sindikat Pembalakan Liar, Puluhan Ribu Hektare Diselamatkan

BREAKING — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Kejaksaan Agung menggulung jaringan pembalakan liar berskala besar yang beroperasi di tiga provinsi. Operasi senyap yang digelar serentak Kamis dini hari (28/8/2025) itu mengamankan 14 orang, termasuk seorang pejabat daerah, serta menyita aset senilai Rp2,1 triliun.

Penggerebekan di 11 Titik

Tim gabungan mengeksekusi 11 lokasi berbeda di Riau, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan. Dari peta intelijen yang bocor ke redaksi, titik utama adalah kompleks gudang kayu ilegal seluas 7 hektare di perbatasan Taman Nasional. Evakuasi barang bukti masih berlangsung hingga berita ini diturunkan.

• 14 tersangka ditahan, termasuk oknum kepala dinas kehutanan dan tiga pengusaha sawit
• Aset sitaan meliputi 41.000 hektare lahan, 12 unit alat berat, 5 kapal tongkang, dan rekening dengan saldo total Rp812 miliar
• Kerugian negara akibat perambahan dan pencurian kayu ditaksir mencapai Rp7,9 triliun dalam kurun 2019–2025

Pernyataan Resmi Kejagung

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, yang memimpin langsung konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, menyebut penangkapan ini sebagai "pukulan telak terhadap mafia tanah dan kayu". Ia menolak merinci nama tersangka, namun mengonfirmasi bahwa penyidik telah mengantongi izin penyadapan dan pelacakan aliran dana sejak Maret 2025.

"Satgas PKH tidak hanya mengejar pelaku lapangan. Kami naikkan ke aktor intelektual yang selama ini berlindung di balik legalitas semu," ujarnya. Pernyataan keras itu memicu tepuk tangan puluhan aktivis lingkungan yang hadir di lobi Kejagung.

Kronologi Operasi Senyap

Menurut keterangan terbatas, Satgas PKH membuntuti transaksi mencurigakan yang melibatkan perusahaan cangkang di Batam. Uang hasil pembalakan diduga dicuci melalui investasi properti dan kripto. Pada pukul 02.30 WIB, 200 personel bersenjata lengkap bergerak. Sejumlah tersangka mencoba memusnahkan dokumen, namun gagal karena data digital sudah lebih dulu diambil alih oleh tim siber Kejagung.

Reaksi Publik dan DPR

Komisi III DPR menyatakan akan memanggil Kejagung pekan depan. "Kami ingin memastikan proses hukum tak berhenti di penangkapan simbolis," kata salah satu anggota komisi yang enggan disebut namanya. Sementara itu, tagar #GanyangMafiaHutan menggema di media sosial, mendesak pencabutan konsesi perusahaan yang terlibat.

Kejagung berjanji mengumumkan identitas lengkap para tersangka dalam 1×24 jam setelah pemeriksaan pendahuluan rampung. Portal ini akan terus memantau perkembangan di lapangan dan menyajikan UPDATE langsung dari posko Satgas PKH.

Baca juga:

• PPDB 2026 Berjalan Lancar, Pramono Akan Tambah Sekolah Swasta Gratis
• Teror Harimau Sumatra Berlanjut, Pekerja Tewas di Pelalawan Riau