Samsat Keliling Car Free Day: Bayar Pajak Tanpa BPKB

Minggu pagi di kawasan Car Free Day (CFD) Jakarta, tepatnya di sepanjang Jalan Sudirman-MH Thamrin, tidak hanya dipenuhi warga yang berolahraga. Sebuah mobil van putih bertuliskan "Samsat Keliling DKI Jakarta" menjadi perhatian. Puluhan warga antre dengan membawa map berisi dokumen. Inilah layanan Samsat Keliling yang hadir di tengah keramaian CFD, menawarkan kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa harus membawa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau fotokopinya.

Inovasi Pelayanan Pajak yang Menjangkau Publik

Layanan Samsat Keliling sebenarnya bukan hal baru, tetapi hadirnya di lokasi Car Free Day menandai upaya jemput bola yang semakin dekat ke masyarakat. Menurut petugas di lapangan, program ini merupakan hasil kerja sama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Kepolisian Daerah Metro Jaya, dan Jasa Raharja. Tujuannya: mendekatkan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pengesahan STNK tahunan agar tingkat kepatuhan meningkat.

Pantauan di lokasi pada Minggu (27/8), warga cukup menyerahkan STNK asli dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli pemilik kendaraan. Tanpa perlu repot membawa BPKB atau salinan dokumen lainnya, proses verifikasi data dilakukan secara daring oleh petugas yang terhubung dengan database kepolisian. "Sekarang sangat mudah, cukup STNK dan KTP. Data kendaraan sudah terekam di sistem, jadi tidak perlu BPKB lagi," jelas Aiptu Doni, petugas Samsat Keliling yang bertugas.

"Layanan ini sangat membantu warga yang sibuk bekerja di hari kerja. Saya bisa bayar pajak motor sambil olahraga pagi. Prosesnya cepat, kurang dari 10 menit sudah selesai," ujar Reza (28), warga Kebayoran Baru yang baru saja menyelesaikan pembayaran pajak sepeda motornya.

Persyaratan dan Prosedur Pembayaran

Meski tanpa BPKB, ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi. Pemilik kendaraan harus membawa:

• STNK asli yang masih berlaku atau masa berlakunya akan habis
• KTP asli sesuai nama yang tertera di STNK
• Uang tunai atau kartu debit untuk pembayaran (beberapa unit sudah menyediakan kanal pembayaran digital seperti QRIS)

Fleksibilitas Tanpa BPKB: Mengapa Bisa?

Kebijakan penghapusan syarat BPKB ini bukan tanpa dasar. Polda Metro Jaya bersama Bapenda telah menerapkan digitalisasi data kendaraan secara penuh sejak awal 2024. Nomor polisi dan NIK menjadi kunci utama identifikasi data di sistem Electronic Registration and Identification (ERI). Dengan begitu, BPKB fisik hanya diperlukan saat transaksi jual beli kendaraan atau proses balik nama. Untuk pembayaran pajak tahunan, data cukup divalidasi lewat nomor registrasi dan identitas pemilik.

Selain itu, layanan Samsat Keliling di CFD juga memberikan kemudahan bagi pemilik kendaraan yang berasal dari luar Jakarta, asalkan kendaraannya terdaftar di wilayah hukum Polda Metro Jaya (Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok). "Untuk kendaraan luar wilayah, sementara belum bisa karena database masih terpisah, tapi ke depannya akan diintegrasikan nasional," tambah Aiptu Doni.

Jadwal dan Lokasi Alternatif

Bagi warga yang tidak sempat datang ke CFD, Samsat Keliling juga hadir di berbagai titik pada hari kerja dan akhir pekan, seperti di area pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan terminal. Jadwal lengkap biasanya diumumkan melalui akun media sosial resmi @samsatkeliling_jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyediakan layanan Samsat Digital lewat aplikasi Jakarta Kini (JAKI) yang memungkinkan pembayaran pajak kendaraan secara online tanpa perlu datang ke lokasi fisik.

Program Samsat Keliling di Car Free Day ini mendapat respons positif karena menyasar segmen masyarakat urban yang menginginkan efisiensi waktu. Dalam satu hari operasional, satu unit Samsat Keliling rata-rata melayani 80 hingga 100 wajib pajak. Ini menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak tepat waktu, sekaligus membuktikan bahwa inovasi pelayanan publik yang adaptif mampu mendongkrak partisipasi warga.

Dampak dan Harapan ke Depan

Dengan kemudahan ini, diharapkan jumlah penunggak pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta terus menurun. Data Bapenda per Juli 2025 mencatat masih ada sekitar 1,2 juta kendaraan yang belum melunasi kewajiban pajaknya, dengan potensi pendapatan daerah yang hilang mencapai Rp3,4 triliun. Inisiatif seperti Samsat Keliling CFD menjadi salah satu solusi menjaring wajib pajak yang selama ini terkendala akses atau waktu.

Kedepannya, warga berharap layanan ini bisa diperluas hingga ke tingkat kelurahan dan dilengkapi dengan layanan perpanjangan SIM keliling, sehingga semakin banyak urusan administrasi kendaraan yang bisa diselesaikan di tempat-tempat publik strategis.