Rusun Manggarai Dilarang Diborong, Satgas Perumahan Tegaskan Satu Orang Satu Unit

Jakarta — Suasana di sekitar Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, kini berbeda dari biasanya. Di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang selama ini hanya menjadi area parkir dan jalur rel, tiang-tiang pancang mulai tertanam, tanda bahwa rumah susun (rusun) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) resmi mulai dibangun. Proyek ini menjadi salah satu jawaban atas persoalan hunian yang selama bertahun-tahun menghantui ibu kota: bagaimana menyediakan rumah layak di tengah harga tanah yang terus meroket.

Namun, di balik kabar baik itu, muncul satu peringatan keras yang tak boleh diabaikan. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, secara tegas meminta agar rusun yang dibangun dekat Stasiun Manggarai ini tidak diborong oleh oknum tertentu. Pesan itu bukan sekadar imbauan biasa, melainkan peringatan yang ditujukan langsung kepada semua pihak, termasuk calon penghuni dan para spekulan yang kerap memanfaatkan program perumahan rakyat untuk kepentingan pribadi.

Peringatan Tegas: Satu Orang Hanya Berhak Satu Unit

Hashim menegaskan bahwa prinsip yang harus dipegang dalam penyaluran rusun ini adalah satu orang satu unit. Tidak boleh ada individu maupun kelompok yang menguasai lebih dari satu unit hunian, apa pun alasannya. Peringatan ini lahir dari kekhawatiran bahwa praktik pemborongan kerap terjadi pada program subsidi perumahan, di mana oknum tertentu mengumpulkan unit-unit rusun untuk kemudian disewakan kembali dengan harga tinggi, atau bahkan diperjualbelikan secara ilegal.

"Jangan sampai rusun Manggarai ini diborong oleh oknum tertentu. Satu orang hanya berhak satu unit. Ini komitmen kami agar bantuan pemerintah benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak," ujar Hashim Djojohadikusumo di sela-sela seremoni groundbreaking proyek tersebut.

Pernyataan tersebut disambut beragam oleh masyarakat. Sebagian menilai langkah Satgas Perumahan sudah tepat dan perlu didukung penuh, karena selama ini program subsidi kerap gagal menyentuh kelompok yang paling membutuhkan. "Pengawasan yang ketat sejak awal adalah kunci. Jika tidak, kita hanya akan mengulang kesalahan yang sama seperti proyek-proyek rusun sebelumnya," kata salah seorang pengamat perumahan yang meminta namanya tidak disebutkan.

3.784 Unit untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Proyek rusun subsidi di samping Stasiun Manggarai ini bukan proyek kecil. Total kuota yang disiapkan mencapai 3.784 unit, sebuah angka yang cukup signifikan untuk membantu mengurangi backlog perumahan di Jakarta yang jumlahnya masih mencapai jutaan unit. Lokasi strategis di pusat kota menjadi nilai tambah tersendiri, karena para penghuni nantinya akan memiliki akses mudah ke transportasi publik, khususnya kereta commuter line yang melintasi Stasiun Manggarai setiap harinya.

Kedekatan dengan stasiun inilah yang membuat proyek ini menarik perhatian banyak pihak, sekaligus rawan disalahgunakan. Nilai ekonomis lokasi yang tinggi membuat potensi spekulasi semakin besar. Untuk itu, pemerintah menyiapkan skema seleksi yang ketat bagi calon penghuni, termasuk verifikasi penghasilan, kepemilikan rumah sebelumnya, hingga status pekerjaan.

Analisis: Perumahan Rakyat di Tengah Tekanan Harga Lahan

Kehadiran rusun Manggarai mencerminkan pergeseran paradigma kebijakan perumahan nasional. Alih-alih membangun hunian di pinggiran yang jauh dari pusat aktivitas ekonomi, pemerintah kini mulai memanfaatkan lahan-lahan strategis milik BUMN untuk membangun hunian vertikal bagi MBR. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena memangkas biaya transportasi pekerja, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan produktivitas kota secara keseluruhan.

Namun, keberhasilan proyek semacam ini sangat bergantung pada tata kelola. Pengalaman di berbagai kota menunjukkan bahwa tanpa pengawasan yang kuat, program rusun subsidi rawan menjadi ladang bisnis bagi calo dan spekulan. "Pemerintah harus berani membuka data calon penghuni kepada publik dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, agar tidak ada praktik titip nama atau jual-beli unit di belakang layar," ujar analis kebijakan publik yang kerap meneliti isu perumahan.

Langkah Satgas Perumahan yang menegaskan larangan pemborongan menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai serius membereskan akar masalah. Yang dibutuhkan selanjutnya adalah mekanisme sanksi yang jelas dan tegas bagi siapa pun yang melanggar, serta sistem audit berkala terhadap status hunian setiap unit.

Harapan di Balik Fondasi Rusun Manggarai

Bagi ribuan keluarga yang selama ini tinggal di rumah petak sempit dengan sewa mahal, rusun Manggarai adalah secercah harapan. Seorang pekerja informal yang sehari-hari beraktivitas di sekitar Manggarai mengaku sudah lama menunggu program semacam ini. "Saya kerja di dekat sini, kalau bisa tinggal di rusun ini, pengeluaran transportasi bisa hemat banyak," katanya penuh harap.

Tantangan terbesar kini ada di tangan pemerintah: menjaga agar proyek ini berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan bebas dari praktik curang. Jika komitmen satu orang satu unit benar-benar ditegakkan, rusun Manggarai bisa menjadi percontohan nasional bagaimana program perumahan rakyat seharusnya dijalankan — transparan, adil, dan berpihak pada mereka yang paling membutuhkan. Masyarakat tinggal menunggu dan mengawasi, apakah janji itu benar-benar menjadi kenyataan.