Australia Sahkan Aturan Paksa Meta dan Google Bayar Media Lokal

Canberra — Pemerintah Australia resmi mengesahkan undang-undang yang mewajibkan raksasa teknologi global seperti Meta (Facebook) dan Google membayar perusahaan media lokal atas konten berita yang mereka tampilkan. Aturan yang dikenal dengan nama News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code ini menjadi yang pertama di dunia dan langsung memicu respons keras dari dua raksasa teknologi Amerika Serikat tersebut.

Undang-undang ini lahir setelah melalui proses panjang yang penuh ketegangan. Jika perusahaan teknologi gagal mencapai kesepakatan komersial dengan media lokal, mereka terancam menghadapi arbitrase mengikat dan denda yang sangat besar, hingga 10 persen dari pendapatan tahunan mereka di Australia.

Kronologi Lahirnya Undang-Undang Bersejarah

Perjalanan lahirnya aturan ini berlangsung lebih dari tiga tahun, dimulai dari penyelidikan besar-besaran terhadap dominasi platform digital di pasar iklan Australia. Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (ACCC) bahkan menemukan bahwa Google menguasai lebih dari 90 persen pasar pencarian daring di negara tersebut. Berikut urutan kejadian pentingnya:

1. Pada 2017, ACCC meluncurkan penyelidikan terhadap platform digital yang mengungkap dominasi Google dan Facebook di pasar iklan daring Australia.
2. Pada Juli 2020, ACCC merilis draf kode etik yang mewajibkan platform membayar media atas konten berita yang mereka gunakan.
3. Parlemen Australia membahas rancangan undang-undang pada akhir 2020, di tengah penolakan keras dari Google dan Facebook.
4. Pada Januari 2021, Google mengancam menutup layanan pencarian di Australia, sementara Facebook mengancam memblokir konten berita.
5. Pada 18 Februari 2021, Facebook benar-benar memblokir akses berita untuk pengguna di Australia selama beberapa hari.
6. Parlemen Australia resmi mengesahkan undang-undang pada 25 Februari 2021, diikuti kesepakatan komersial antara platform dan media besar pada Maret 2021.

Mekanisme: Kewajiban Negosiasi, Bukan Sekadar Pajak

Penting untuk diluruskan bahwa aturan ini bukanlah pajak dalam pengertian fiskal. Undang-undang tersebut mewajibkan platform digital untuk bernegosiasi secara langsung dengan perusahaan media mengenai nilai konten berita yang ditampilkan. Jika dalam waktu tertentu tidak tercapai kesepakatan, kasusnya dibawa ke mekanisme arbitrase mengikat yang final, di mana setiap pihak hanya dapat mengajukan satu penawaran terakhir.

Platform digital wajib membayar kompensasi yang wajar kepada perusahaan media atas konten berita yang mereka tampilkan dan meraup keuntungan darinya.

Platform yang memenuhi kriteria sebagai gatekeeper informasi, termasuk Google dan Meta, dapat ditetapkan oleh Bendahara Australia untuk tunduk pada kode ini. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam denda hingga 10 persen dari omzet tahunan perusahaan di Australia, angka yang sangat besar mengingat nilai bisnis kedua raksasa teknologi itu di negara tersebut.

Respons Raksasa Teknologi dan Efek Domino Global

Proses pengesahan undang-undang ini diwarnai manuver agresif dari kubu perusahaan teknologi. Google sempat mengancam menarik layanan pencariannya dari Australia, sedangkan Meta benar-benar memblokir konten berita selama beberapa hari pada Februari 2021, yang memicu kritik luas dari publik dan pemerintah. Namun, tekanan tersebut justru membuat pemerintah Australia semakin teguh. Setelah undang-undang disahkan, keduanya berbalik menandatangani kesepakatan dengan sejumlah perusahaan media terbesar di Australia, termasuk News Corp, Nine Entertainment, dan Seven West Media.

Langkah Australia kemudian menjadi preseden global yang ditiru berbagai negara:

• Kanada mengesahkan undang-undang serupa, Online News Act, pada 2023 meskipun Meta merespons dengan memblokir berita di platformnya.
• Uni Eropa memperketat aturan hak cipta yang mewajibkan platform membayar penerbit atas konten berita.
• Sejumlah negara lain, termasuk Inggris, Brasil, dan Indonesia, mulai mengkaji model serupa untuk melindungi industri media nasional.
• Kesepakatan komersial di Australia menghasilkan nilai ratusan juta dolar Australia bagi perusahaan media lokal setiap tahunnya.

Bagi industri media Australia, undang-undang ini menjadi penyelamat di tengah tergerusnya pendapatan iklan oleh platform digital. Data menunjukkan pendapatan iklan berita digital telah lama dikuasai Google dan Meta, sementara perusahaan media kesulitan memonetisasi konten yang mereka produksi sendiri. Dengan aturan baru ini, Australia menegaskan bahwa konten berita memiliki nilai ekonomi nyata yang tidak bisa dimanfaatkan cuma-cuma oleh platform global. Langkah berani Canberra ini kini menjadi peta jalan bagi banyak negara di dunia yang ingin menyeimbangkan kekuatan antara industri media dan raksasa teknologi.