Ribka Haluk Serukan Pemda Perkuat PKK untuk Indonesia Emas

Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, mengeluarkan seruan tegas kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera memperkuat kelembagaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK). Langkah ini dinilai krusial sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang tangguh menuju Indonesia Emas 2045.

Fokus Pembangunan Keluarga

Dalam arahannya, ia menyoroti bahwa kunci keberhasilan pembangunan nasional terletak pada kualitas keluarga. TP PKK, sebagai mitra strategis pemerintah di tingkat akar rumput, memiliki jangkauan langsung ke rumah tangga. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan modernisasi programnya menjadi kebutuhan mendesak.

"PKK adalah motor penggerak pemberdayaan perempuan dan keluarga. Tanpa PKK yang kuat, target Indonesia Emas hanya akan menjadi angan-angan," ujar Ribka di hadapan para kepala daerah dalam sebuah forum koordinasi baru-baru ini.

Instruksi Konkret untuk Pemda

Wamendagri memerinci sejumlah langkah yang wajib diambil pemerintah daerah. Di antaranya peningkatan alokasi anggaran untuk program PKK, pelatihan kader secara berkelanjutan, dan sinergi lintas sektor.

Dukungan anggaran menjadi sorotan utama. Ribka meminta pemda tidak lagi menjadikan PKK sebagai entitas pelengkap, melainkan prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pilar Menuju Indonesia Emas 2045

Indonesia Emas 2045 menargetkan negara berpendapatan tinggi dengan SDM unggul. PKK disebut memegang peran vital melalui 10 program pokoknya, seperti pendidikan karakter, kesehatan keluarga, hingga peningkatan ekonomi mikro.

Dalam 10 program pokok PKK, tercakup aspek fundamental seperti penghayatan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, kesehatan, hingga pelestarian lingkungan. Semua ini bersentuhan langsung dengan pencapaian indeks pembangunan manusia. Data Kemenko PMK menunjukkan, kader PKK di lebih dari 70.000 desa menjadi garda terdepan dalam penimbangan balita dan edukasi gizi, yang berkontribusi pada penurunan angka stunting.

Ribka menekankan, momentum bonus demografi yang akan mencapai puncak pada 2030-an harus dimanfaatkan dengan memastikan setiap keluarga memiliki akses terhadap layanan dasar. PKK, dengan strukturnya yang masif hingga tingkat dasawisma, mampu menjadi jembatan informasi dan layanan yang efektif.

Ribka menegaskan, keberhasilan program nasional seperti penurunan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan transformasi digital keluarga sangat bergantung pada efektivitas PKK di lapangan.

Respons Daerah dan Target Aksi

Sejumlah pemerintah daerah dikabarkan telah merespons positif dan siap merevitalisasi TP PKK di wilayah masing-masing. Ribka menargetkan seluruh kabupaten/kota memiliki peta jalan penguatan PKK dalam waktu tiga bulan ke depan.

“Tidak ada lagi alasan. PKK harus naik kelas, dari organisasi seremonial menjadi mesin perubahan sosial,” tegasnya.

Kolaborasi Multipihak

Selain pemda, Wamendagri juga mengajak swasta dan organisasi masyarakat untuk bermitra dengan PKK. Model kemitraan ini diharapkan mempercepat pencapaian target-target pembangunan keluarga.

Ribka mengakhiri arahannya dengan pesan optimistis, “Dengan PKK yang bergerak cepat dan tepat, Indonesia Emas bukan mimpi. Itu adalah tujuan yang pasti kita capai.”