Raker DPRD Medan Diharap Hasilkan Program Nyata di Tengah Inflasi 4,20 Persen

MEDAN — Anggota DPRD Kota Medan, Dame Duma Sari Hutagalung, menegaskan bahwa Rapat Kerja (Raker) DPRD Kota Medan Tahun 2026 tidak boleh berhenti sebatas pembahasan dan penyusunan program kerja di atas kertas. Ia menuntut langkah-langkah konkret yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama di tengah tekanan ekonomi yang tercermin dari inflasi Sumatera Utara yang mencapai 4,20 persen secara year-on-year (y-on-y) pada Juli 2026.

Harapan tersebut disampaikan Dame Duma di sela-sela rangkaian Raker DPRD Kota Medan hari kedua yang berlangsung di The Hill Resort and Hotel Sibolangit, Senin (3/8/2026). Menurutnya, seluruh hasil pembahasan dalam Raker harus dapat diimplementasikan melalui program kerja yang terukur dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Raker Bukan Sekadar Agenda Rutin Kelembagaan

Dame Duma menilai penyusunan program kerja DPRD perlu mempertimbangkan kondisi riil yang dihadapi warga. Dengan demikian, Raker tidak sekadar menjadi agenda rutin kelembagaan, melainkan momentum untuk memperkuat kinerja DPRD dalam menjalankan tiga fungsi utamanya, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

"Harapan kita, hasil dari Raker ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Apa yang kita bahas dan sepakati harus dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Medan," ujar Dame Duma.

Pernyataan politisi tersebut menjadi relevan mengingat data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tekanan harga yang meningkat di wilayah Sumatera Utara, termasuk Kota Medan sebagai pusat aktivitas ekonomi provinsi.

Inflasi Sumut Juli 2026 Tembus 4,20 Persen

Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Utara, Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2026 mencapai 113,47, meningkat dibandingkan IHK Juli 2025 yang berada di level 108,90. Kenaikan ini mendorong inflasi y-on-y Sumut ke angka 4,20 persen.

Statistisi Ahli Utama BPS Provinsi Sumatera Utara, Misfaruddin, M.Si, menyampaikan perkembangan inflasi tersebut di Medan, Senin (3/8/2026). Ia memerinci, inflasi tertinggi terjadi di Kota Gunungsitoli sebesar 6,36 persen dengan IHK 116,38, sedangkan inflasi terendah tercatat di Kabupaten Karo sebesar 3,83 persen dengan IHK 113,17.

"Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kota Gunungsitoli sebesar 6,36 persen dan terendah terjadi di Kabupaten Karo sebesar 3,83 persen," ujar Misfaruddin.

Berikut perbandingan data inflasi dan IHK di Sumatera Utara per Juli 2026:

Cabai hingga Emas Jadi Pemicu Kenaikan Harga

Misfaruddin menjelaskan, inflasi tahunan Sumatera Utara dipengaruhi kenaikan harga pada seluruh kelompok pengeluaran. Kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,66 persen, yang antara lain dipicu kenaikan harga emas. Selanjutnya, kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami inflasi sebesar 5,95 persen—dengan harga cabai sebagai salah satu penyumbang utama—disusul kelompok transportasi sebesar 5,21 persen.

Urgensi Program Kerja yang Menyentuh Kebutuhan Warga

Kondisi inflasi tersebut memperkuat argumen Dame Duma bahwa program kerja DPRD Kota Medan harus lahir dari kebutuhan nyata masyarakat. Kenaikan harga komoditas pangan seperti cabai, biaya transportasi, hingga lonjakan harga emas secara langsung menggerus daya beli warga, khususnya kelompok berpenghasilan menengah ke bawah.

Pengamat kebijakan publik menilai, fungsi pengawasan DPRD menjadi kunci memastikan pemerintah kota menjalankan program pengendalian inflasi secara serius, mulai dari operasi pasar, pemantauan distribusi bahan pangan, hingga penguatan ketahanan pangan lokal. Tanpa pengawasan yang ketat, program-program pengendalian harga berisiko hanya menjadi wacana tahunan.

Fungsi penganggaran juga dinilai strategis. DPRD Kota Medan memiliki kewenangan memastikan alokasi anggaran berpihak pada sektor yang menopang kesejahteraan rakyat, seperti subsidi pangan, peningkatan infrastruktur pasar, dan dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang paling rentan terhadap gejolak harga.

Momentum Raker Diharap Lahirkan Terobosan

Raker DPRD Kota Medan Tahun 2026 yang digelar di Sibolangit diharapkan mampu melahirkan terobosan kebijakan, bukan sekadar dokumen program yang berulang dari tahun ke tahun. Dengan data inflasi yang telah dirilis BPS, para legislator memiliki basis empiris untuk menyusun prioritas kerja yang lebih tajam dan terukur.

Masyarakat Kota Medan kini menanti bukti nyata. Apakah hasil Raker benar-benar mampu menjawab persoalan ekonomi di lapangan, atau kembali berakhir sebagai seremoni kelembagaan belaka, akan terlihat dari implementasi program kerja dalam satu tahun ke depan. Konsistensi antara pembahasan di meja rapat dan eksekusi di lapangan menjadi taruhan kredibilitas lembaga legislatif Kota Medan.