Wong Chun Sen Tutup Raker 2026, Hasil Rapat Segera Ditindaklanjuti

MEDAN – Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen menegaskan bahwa seluruh hasil Rapat Kerja (Raker) DPRD Kota Medan Tahun 2026 akan segera ditindaklanjuti menjadi program kerja konkret yang berorientasi pada kebutuhan dan keluhan masyarakat. Penegasan itu disampaikannya kepada wartawan usai menutup secara resmi rangkaian Raker di The Hill Hotel & Resort Sibolangit, Senin (3/8/2026).

Raker yang berlangsung selama tiga hari, 2–4 Agustus 2026, tersebut diikuti oleh seluruh alat kelengkapan dewan, mulai dari komisi-komisi, Badan Anggaran (Banggar), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), hingga Badan Musyawarah (Banmus). Forum ini menjadi momentum konsolidasi internal lembaga legislatif yang beranggotakan 50 wakil rakyat itu dalam menyusun Program Kerja DPRD Kota Medan Tahun 2027.

Wong menuturkan, berbagai masukan yang muncul selama tiga hari pembahasan akan menjadi bahan utama dalam merumuskan arah kerja dewan ke depan. Ia menekankan bahwa lembaga legislatif tidak boleh berhenti pada aktivitas seremonial semata.

"DPRD bukan hanya menghadiri kegiatan seremonial, tetapi harus memastikan setiap program berjalan dengan baik dan mampu merespons keluhan masyarakat," ujar Wong, yang hadir didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Zulkarnaen.

Dari Masukan Komisi Menuju Program Kerja 2027

Secara kelembagaan, Raker merupakan instrumen penting bagi DPRD untuk menyelaraskan aspirasi yang diserap dari masyarakat dengan kapasitas anggaran dan kewenangan legislasi. Masukan dari setiap komisi mencerminkan hasil pengawasan dan penyerapan aspirasi di lapangan, sementara Banggar berperan memastikan ketersediaan ruang fiskal, dan Bapemperda memetakan kebutuhan regulasi daerah.

Menurut politikus Fraksi PDIP ini, sejumlah persoalan yang menjadi perhatian utama antara lain infrastruktur, perbaikan jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penerangan umum, serta berbagai aspirasi warga yang mengemuka dalam berbagai forum reses.

Lima Isu Prioritas yang Menjadi Perhatian

Jika dilihat dari daftar persoalan yang disebutkan Wong, tampak bahwa isu-isu dasar pelayanan publik masih mendominasi keluhan warga Kota Medan. Berikut pemetaan isu prioritas yang berhasil dihimpun dari hasil Raker:

Kelima isu tersebut bukanlah persoalan baru bagi ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Namun, penegasan dari pimpinan dewan bahwa seluruhnya akan dibawa ke rapat paripurna menunjukkan adanya upaya menjadikan keluhan warga sebagai dasar formal pelaksanaan program kerja Tahun 2027.

Ujian Sesungguhnya: Implementasi dan Pengawasan

Meski demikian, publik tentu menanti bukti nyata. Sebab, pengalaman selama ini menunjukkan bahwa jarak antara dokumen program kerja dan implementasi di lapangan kerap menjadi titik lemah tata kelola pemerintahan daerah. Kunci keberhasilan akan sangat ditentukan oleh tiga hal: sinkronisasi dengan APBD Kota Medan 2027, konsistensi fungsi pengawasan dewan terhadap eksekutif, serta mekanisme pelaporan yang transparan kepada publik.

"Rapat kerja hanya akan bermakna jika hasilnya terukur, memiliki tenggat waktu yang jelas, dan dapat diaudit oleh publik," demikian catatan kritis yang kerap disuarakan pengamat kebijakan publik terhadap forum-forum sejenis di berbagai daerah.

Dalam konteks tersebut, pernyataan Wong bahwa DPRD tidak boleh sekadar hadir dalam kegiatan seremonial dapat dibaca sebagai komitmen politik sekaligus tantangan bagi lembaganya sendiri. Publik akan menilai sejauh mana fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan benar-benar menyentuh persoalan jalan rusak, layanan kesehatan, hingga penerangan jalan yang selama ini dikeluhkan.

Hasil Raker selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan program kerja DPRD Kota Medan Tahun 2027. "Semua persoalan ini akan menjadi prioritas untuk dibahas dan ditindaklanjuti demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Medan," pungkas Wong. Kini, bola berada di tangan lembaga legislatif untuk membuktikan bahwa janji tersebut tidak berhenti di ruang rapat.