Purbaya Ramal Defisit APBN Bengkak Jadi Rp 734 T, Setara 2,85% PDB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan proyeksi terbaru bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepanjang 2026 berpotensi melebar signifikan. Angka defisit diperkirakan mencapai Rp 734,3 triliun, atau setara 2,85% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi ini melampaui target awal yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 689,1 triliun atau 2,68% dari PDB.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI. "Outlook defisit APBN tercatat sebesar Rp 734,3 triliun dengan persentase sebesar 2,85% terhadap PDB. Dengan demikian outlook pembiayaan anggaran menjadi sebesar Rp 734,3 triliun," ujarnya, Selasa (7/7/2025).

Outlook defisit APBN tercatat sebesar Rp 734,3 triliun dengan persentase sebesar 2,85% terhadap PDB. Dengan demikian outlook pembiayaan anggaran menjadi sebesar Rp 734,3 triliun.

Meski angka proyeksi menunjukkan pelebaran, Purbaya tetap menyuarakan optimisme bahwa realisasi defisit pada akhir tahun masih dapat ditekan. Upaya pengendalian akan terus dilakukan agar selisih antara pendapatan dan belanja tidak semakin membengkak. Ia menekankan bahwa pemerintah memiliki sejumlah instrumen untuk menjaga disiplin fiskal di tengah tekanan ekonomi global dan domestik.

Pendorong utama membesarnya perkiraan defisit adalah proyeksi belanja negara yang lebih agresif. Hingga tutup tahun, belanja negara diprediksi menembus Rp 3.942,4 triliun, atau mencapai 102,6% dari pagu yang telah ditetapkan. Di sisi lain, pemerintah juga berupaya menggenjot pendapatan negara dengan merevisi target menjadi Rp 3.208,1 triliun, atau sekitar 101,7% dari rencana semula. Meski pendapatan dinaikkan, lonjakan belanja yang lebih tinggi tetap menciptakan celah defisit yang lebih lebar.

Kenaikan belanja ini tidak terlepas dari kebutuhan pembiayaan program prioritas pemerintahan, termasuk perlindungan sosial, subsidi energi, serta percepatan infrastruktur di berbagai wilayah. Di tengah dinamika perekonomian global yang tidak menentu, fleksibilitas anggaran menjadi salah satu strategi untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional.

Badan Anggaran DPR RI dalam rapat tersebut turut menyoroti pentingnya akurasi proyeksi dan efisiensi belanja. Sejumlah anggota dewan meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai pos-pos belanja yang mengalami kenaikan signifikan, serta langkah konkret dalam mengamankan penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Dengan outlook defisit yang mencapai 2,85% PDB, ruang fiskal pemerintah memang masih dalam batas aman sesuai amanat Undang-Undang Keuangan Negara yang membatasi defisit maksimal 3% PDB. Namun, sinyal pelebaran ini tetap menjadi perhatian serius bagi pelaku pasar dan lembaga pemeringkat internasional dalam menilai kesehatan fiskal Indonesia. Demikian disampaikan dalam laporan yang dihimpun media kami, Beritatercepat.com.