Presiden Prabowo Subianto menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dalam Rancangan

Target Ambisius di Tengah Tantangan Global

Dalam sebuah video yang beredar luas, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus berani menancapkan target tinggi guna keluar dari jebakan pendapatan menengah. Target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027 dinilai sebagai langkah strategis untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat daya saing bangsa di kancah global. Namun, capaian tersebut tidak akan mudah diraih mengingat dinamika perekonomian dunia yang penuh ketidakpastian, mulai dari perlambatan ekonomi Tiongkok, ketegangan perdagangan global, hingga fluktuasi harga komoditas energi.

Saat ini, perekonomian Indonesia masih bergerak di level sekitar 5 persen. Loncatan dari 5 ke 6 persen membutuhkan stimulus fiskal yang kuat, perbaikan iklim investasi, serta akselerasi program-program prioritas nasional. Prabowo menyebut bahwa pemerintah akan mengandalkan sejumlah kebijakan struktural, termasuk program hilirisasi sumber daya alam, swasembada pangan, dan transformasi energi, untuk menggenjot kontribusi sektor riil terhadap produk domestik bruto (PDB).

Tanggapan DPR: Dukung dengan Catatan Kritis

Berbagai pihak di DPR RI secara umum menyambut positif ambisi target ekonomi tersebut. Namun, para legislator menekankan bahwa target tinggi harus diimbangi dengan perhitungan makroekonomi yang rasional dan implementasi anggaran yang efisien. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyatakan bahwa pihaknya akan mengkaji mendalam asumsi-asumsi dasar yang melandasi proyeksi pertumbuhan 6 persen, termasuk target penerimaan perpajakan, harga minyak mentah Indonesia (ICP), serta kurs rupiah.

"Kami di DPR tentu mendukung target pembangunan yang tinggi. Akan tetapi, target 6 persen ini harus dibuktikan dengan fondasi anggaran yang kokoh. Jangan sampai kita memaksakan target pertumbuhan tetapi di sisi lain defisit anggaran membengkak atau utang negara meningkat drastis," ungkap seorang anggota Banggar DPR RI.

Fraksi-fraksi di DPR juga meminta pemerintah untuk memastikan bahwa kenaikan target pertumbuhan disertai dengan peningkatan kualitas belanja negara. Mereka menilok bahwa anggaran harus diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki multiplier effect tinggi, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan vokasi, dan riset teknologi. Selain itu, peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat pengawas internal dinilai perlu diperkuat agar setiap rupiah dari APBN benar-benar terserap secara optimal.

Beberapa anggota DPR dari fraksi oposisi menambahkan catatan kritis terkait kapasitas realisasi anggaran. Mereka menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, realisasi belanja pemerintah seringkali menunjukkan tren yang lambat, terutama pada semester pertama. Oleh karena itu, tanpa perbaikan sistematis dalam mekanisme penyerapan anggaran, target pertumbuhan 6 persen berisiko hanya menjadi angka di atas kertas.

Sektor Unggulan dan Strategi Fiscal

Untuk mewujudkan target ambisius tersebut, pemerintah direncanakan akan melakukan allocasi anggaran yang agresif pada sektor-sektor unggulan. Program hilirisasi tambang dan energi menjadi andalan utama untuk meningkatkan nilai tambah ekspor serta menarik investasi asing langsung. Di sisi lain, sektor pertanian dan maritim juga diproyeksikan mendapatkan suntikan dana signifikan guna mendukung agenda ketahanan pangan dan ekonomi biru.

Dalam konteks fiskal, target pertumbuhan 6 persen berimplikasi pada kebutuhan untuk menjaga rasio pajak yang ideal. Saat ini, tax ratio Indonesia masih berada di bawah 10 persen, jauh di bawah rata-rata negara-negara berkembang lainnya. Pemerintah dituntut untuk memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan sukarela, dan meminimalisir celah-celah kebocoran pendapatan negara. Di sisi belanja, efisiensi subsidi dan penyesuaian anggaran transfer ke daerah juga menjadi kunci agar postur fiskal tetap sehat.

Prabowo sendiri dalam pernyataannya menegaskan komitmen untuk tidak mengorbankan kualitas pembangunan demi pencapaian angka semata. Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, RAPBN 2027 tidak hanya akan fokus pada aspek kuantitatif, tetapi juga pada peningkatan indeks pembangunan manusia, reduksi kemiskinan ekstrem, dan penguatan sistem jaminan sosial nasional.

Dengan kurang dari dua tahun menuju penetapan RAPBN 2027, dinamika politik anggaran antara eksekutif dan legislatif diprediksi akan semakin intens. DPR RI berperan sebagai gatekeeper fiskal yang harus memastikan bahwa target pertumbuhan 6 persen bukan sekadar wacana politis, melainkan rencana aksi yang terukur, terarah, dan akuntabel. Keberhasilan pemerintah meyakinkan DPR akan menentukan kelancaran proses pengesahan anggaran dan pada akhirnya nasib target ekonomi tersebut.