Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan strategi fiskal agresif untuk membiayai delapan program prioritas

Kondisi fiskal saat ini memang tidak mudah. Pertumbuhan ekonomi global yang melambat, tekanan harga komoditas, dan beban subsidi energi serta pangan masih membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2024, defisit fiskal dipatok di kisaran 2,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), namun realisasi pendapatan negara seringkali tertinggal dari target karena rendahnya kepatuhan sukarela dan maraknya praktik transfer pricing di sektor manufaktur dan digital. Sementara itu, delapan program prioritas yang menjadi janji politik pemerintahan periode ini menuntut alokasi anggaran besar yang tidak bisa dipenuhi hanya melalui pemotongan belanja operasional semata.

Tiga Jurus Genjot Pendapatan Negara

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah merancang tiga pilar strategis. Pertama, intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan melalui pemberlakuan core tax administration system yang terintegrasi guna meminimalkan celah penghindaran pajak. Kedua, efisiensi anggaran dengan memangkas belanja barang modal dan perjalanan dinas instansi pemerintah sebesar 10 persen secara bertahap hingga 2027. Ketiga, pemanfaatan instrumen pembiayaan kreatif seperti blended finance dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) untuk proyek infrastruktur skala besar.

Direktur Jenderal Pajak memastikan bahwa reformasi administrasi pajak akan menyasar wajib pajak orang pribadi berpenghasilan tinggi dan perusahaan digital asing yang beroperasi di Indonesia. “Kita tidak bisa lagi mengandalkan sektor komoditas sebagai sumber devisa utama sambil membiarkan sektor jasa digital lepas dari radar pajak. Reformasi ini harus berani menyentuh mereka yang selama ini berada di zona nyaman,” ujar ekonom senior dari Institute for Economic and Social Research (LPEM) FEB UI, yang menyebut tanpa perubahan struktural, target Rp 2.400 triliun penerimaan perpajakan pada 2027 hanya akan menjadi angka di atas kertas.

Tantangan Fiskal dan Risiko Pelaksanaan

Meski strategi terlihat komprehensif, sejumlah pakar memperingatkan adanya risiko pelaksanaan yang signifikan. Ekonom dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) menegaskan bahwa setiap kenaikan tax ratio sebesar satu persen poin membutuhkan waktu minimal tiga hingga lima tahun di negara dengan tingkat kepatuhan pajak rendah. Artinya, target melonjak hampir dua persen poin dalam kurun 2025–2027 dinilai sangat ambisius dan rentan terhadap perlambatan ekonomi domestik.

Selain itu, delapan program prioritas—yang mencakup program makan bergizi gratis, pembangunan smelter strategis, revitalisasi sekolah dan puskesmas, hingga modernisasi pertahanan—memiliki karakteristik multi-tahun dengan komitmen anggaran sulit dikurangi tanpa konsekuensi politik. Jika penerimaan negara gagal mencapai target, pemerintah akan dihadapkan pada dilema: memangkas belanja infrastruktur atau menambah utang yang sudah menyentuh level Rp 8.500 triliun pada kuartal kedua 2025. Keduanya berpotensi menurunkan kepercayaan pasar dan merusak momentum pembangunan jangka menengah.

Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana menjadi kunci. Masyarakat sipil dan lembaga audit independen menuntut agar setiap rupiah dari efisiensi anggaran benar-benar dialihkan ke delapan program prioritas, bukan tergerus oleh belanja tak terduga di tingkat kementerian. Koordinasi antarlembaga juga harus diperketat agar tumpang tindih proyek yang selama ini memakan anggaran signifikan dapat dieliminasi. Keberhasilan strategi fiskal ini pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar pajak yang berhasil digenjot, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga disiplin belanja di tengah tekanan politik yang kian meningkat menjelang 2027.