admin
Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa sore. Agenda utama pertemuan ini adalah merumuskan langkah strategis untuk memperkuat sistem pendidikan tinggi nasional. Rapat berlangsung tertutup dan dihadiri oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta menteri terkait lainnya.
Sumber di lingkungan istana mengonfirmasi bahwa pembahasan fokus pada tiga pilar utama: peningkatan daya saing lulusan, efisiensi pendanaan riset, dan perluasan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat dari keluarga prasejahtera. Presiden disebut menekankan pentingnya transformasi kurikulum yang selaras dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi global.
Peningkatan Kualitas dan Relevansi Lulusan
Dalam rapat, Presiden Prabowo menyoroti data tingkat penyerapan lulusan perguruan tinggi di dunia kerja yang masih timpang. Berdasarkan paparan kementerian, sekitar 35% sarjana baru bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan jurusannya. Presiden meminta adanya program pemagangan nasional yang terintegrasi antara kampus, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Skema ini diharapkan mampu memangkas masa tunggu kerja dari rata-rata 12 bulan menjadi maksimal 6 bulan setelah wisuda.
Menteri Pendidikan juga melaporkan rencana peluncuran platform digital “Kampus Merdeka 2.0” yang akan memudahkan mahasiswa mengambil mata kuliah lintas disiplin dan magang di perusahaan multinasional. Presiden menyambut baik rencana tersebut dan meminta percepatan implementasi pada semester depan.
Pendanaan Riset dan Inovasi
Isu lain yang mengemuka adalah rendahnya anggaran riset perguruan tinggi. Saat ini, alokasi dana penelitian hanya mencapai 0,28% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah rata-rata negara ASEAN lainnya. Presiden memerintahkan kementerian keuangan untuk mengkaji peningkatan dana abadi riset menjadi minimal 1% dari PDB dalam lima tahun ke depan. Dana tersebut akan difokuskan pada riset terapan di bidang pangan, energi terbarukan, dan kecerdasan buatan.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa skema pendanaan baru akan menggabungkan hibah kompetitif dan dana abadi perguruan tinggi yang dikelola secara mandiri. “Kami targetkan 500 paten dari kampus dalam dua tahun ke depan,” ujarnya usai rapat.
Akses Pendidikan Tinggi yang Merata
Presiden juga menyoroti ketimpangan partisipasi pendidikan tinggi antara Pulau Jawa dan wilayah Indonesia Timur. Data yang dipaparkan menunjukkan angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi di Papua dan Nusa Tenggara Timur masih di bawah 20%, sementara di Jawa sudah melampaui 40%. Presiden meminta skema beasiswa diperluas dengan pendekatan afirmasi, termasuk penyediaan asrama dan tunjangan hidup bagi mahasiswa dari daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Selain itu, rapat membahas rencana pembangunan sepuluh politeknik vokasi baru di kawasan industri strategis. Politeknik tersebut akan fokus pada keterampilan teknis seperti permesinan, logistik, dan teknologi informasi. Presiden menargetkan groundbreaking pada kuartal pertama tahun depan.
Isu Strategis Lainnya
Di luar sektor pendidikan, rapat juga menyinggung perkembangan ekonomi digital dan ketahanan pangan. Menteri Koordinator Perekonomian memaparkan peluang kerja sama dengan perguruan tinggi dalam pengembangan pusat data dan pusat studi ketahanan pangan nasional. Presiden menegaskan bahwa pendidikan tinggi harus menjadi motor penggerak inovasi di semua sektor strategis.
Rapat ditutup dengan arahan Presiden agar seluruh kementerian menyelaraskan program kerjanya dan memberikan laporan perkembangan dalam waktu 60 hari. Juru bicara kepresidenan menyampaikan bahwa rapat serupa akan digelar secara berkala untuk memantau implementasi kebijakan.
Comments (0)