Pramono Perluas Program Sekolah Swasta Gratis di Jakarta 2026

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan perluasan program sekolah swasta gratis seiring dengan klaim bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2026 berlangsung lancar. Saat ini, 103 sekolah swasta telah menjadi mitra pemerintah dalam menyediakan pendidikan tanpa biaya.

Jumlah sekolah mitra akan ditingkatkan secara bertahap. Targetnya, lebih dari 150 sekolah swasta akan bergabung pada tahun ajaran mendatang. Langkah ini diambil untuk memperluas akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak usia sekolah di ibu kota.

Fakta Kunci Program

• Sekolah swasta gratis saat ini: 103 sekolah
• Target perluasan: 150+ sekolah
• PPDB 2026: tanpa kendala signifikan
• Anggaran: disiapkan melalui APBD Perubahan

Pramono menegaskan bahwa pelaksanaan PPDB tahun ini berjalan sesuai rencana. Tidak ada laporan gangguan sistem atau protes masyarakat yang berarti. "Kami memastikan semua anak mendapatkan tempat di sekolah yang layak," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Program sekolah swasta gratis pertama kali diluncurkan pada tahun sebelumnya. Tujuannya mengurangi beban biaya pendidikan sekaligus mengurai kepadatan di sekolah negeri. Dengan skema ini, pemerintah membayarkan biaya operasional dan SPP siswa yang diterima di sekolah swasta mitra.

Dampak Langsung

Kehadiran 103 sekolah swasta gratis telah menampung ribuan siswa dari keluarga kurang mampu. Mereka sebelumnya kesulitan bersaing di jalur zonasi sekolah negeri. Kini, program tersebut diperluas agar menjangkau wilayah-wilayah dengan angka putus sekolah tinggi.

Pemprov DKI juga memperketat seleksi sekolah mitra. Hanya sekolah dengan akreditasi minimal B dan fasilitas memadai yang bisa bergabung. Hal ini untuk menjaga standar mutu pendidikan yang diterima siswa.

Para orang tua menyambut positif perluasan ini. Salah satu warga, Ratna (38), mengaku lega anaknya bisa diterima di sekolah swasta tanpa biaya. "Beban kami berkurang jauh. Anak juga senang karena sekolahnya dekat rumah," katanya.

Ke depan, Pramono berkomitmen menggandeng lebih banyak yayasan pendidikan. Ia juga membuka peluang kerja sama dengan sekolah berbasis agama dan kejuruan. "Pendidikan adalah hak semua warga. Kami akan terus berupaya memenuhinya," tegasnya.

Dengan perluasan ini, diharapkan tidak ada lagi anak Jakarta yang terpaksa putus sekolah karena alasan biaya. Data Dinas Pendidikan mencatat, angka partisipasi sekolah di Jakarta sudah mencapai 98,7%. Program ini diyakini mampu mendorong angka tersebut mendekati sempurna.

Sebelum program ini berjalan, banyak siswa terpaksa mendaftar ke sekolah swasta dengan biaya tinggi. Akibatnya, sebagian dari mereka tidak melanjutkan pendidikan. Melalui skema subsidi penuh, pemerintah menanggung biaya pendidikan hingga lulus SMP atau SMA, tergantung jenjang yang disepakati.

Kriteria penerima manfaat juga diperketat. Hanya warga ber-KTP DKI yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berhak mendaftar. Selain itu, nilai rapor dan jarak tempat tinggal menjadi pertimbangan dalam seleksi.

Terkait pendanaan, Pramono memastikan alokasi anggaran telah disetujui DPRD. Tahun ini, pos anggaran untuk program sekolah gratis mencapai ratusan miliar rupiah. Transparansi penggunaan dana menjadi perhatian utama agar tepat sasaran.

Baca juga:

• Sulap Baskom Bekas Jadi Kolam Mini Estetik di Rumah
• Sam Neill Meninggal Dunia, Sempat Dinyatakan Bebas Kanker Darah