Pramono: LPDP Jakarta Siap Tampung Lulusan KJMU untuk Lanjut S2-S3

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Jakarta akan dapat dimanfaatkan oleh para pemegang Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang magister (S2) dan doktor (S3). Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI untuk memperluas akses pendidikan tinggi dan menciptakan sumber daya manusia unggul yang mampu bersaing di tingkat global.

Pramono menjelaskan, anggaran sebesar sekitar Rp100 miliar telah dialokasikan dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran mendatang. Dana tersebut dirancang untuk membiayai 50 hingga 75 mahasiswa terpilih yang akan dikirim melanjutkan studi di luar negeri melalui skema kerja sama dengan LPDP tingkat pusat. Ini menandai langkah strategis pemerintah daerah dalam mendorong mobilitas akademik para lulusan KJMU, yang selama ini hanya difokuskan pada bantuan biaya pendidikan di jenjang sarjana (S1).

“Di APBD yang akan datang ini LPDP sudah masuk. Anggarannya kurang lebih Rp100 miliar. Kalau Rp100 miliar, maka LPDP di Jakarta ini kurang lebih akan mengelola 50 sampai 75 siswa yang akan disekolahkan oleh Pemerintah DKI Jakarta ke luar negeri,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (29/6/2026). Melalui pernyataan ini, Pramono menegaskan komitmen Pemprov DKI tidak hanya menyelesaikan pendidikan dasar, tetapi juga membuka pintu bagi kader-kader terbaik Jakarta untuk meraih gelar lanjutan di universitas-universitas terkemuka dunia.

Program LPDP Jakarta ini akan melengkapi KJMU, kartu yang selama ini menjadi tulang punggung bantuan pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu di ibu kota. Dengan tambahan jalur beasiswa internasional, lulusan KJMU yang berprestasi kini tidak lagi terhambat biaya untuk melangkah ke jenjang S2 dan S3. Skema pendanaan mencakup biaya kuliah, biaya hidup, asuransi kesehatan, hingga tunjangan riset yang memungkinkan penerima fokus pada studi tanpa beban finansial.

Pemprov DKI menyatakan bahwa seleksi penerima akan dilakukan secara transparan melalui mekanisme yang melibatkan LPDP pusat. Hal ini untuk memastikan hanya kandidat terbaik dengan rekam akademik kuat yang mendapat manfaat. Rencana ini juga diproyeksikan akan menciptakan efek jangka panjang berupa peningkatan kualitas pengajar, peneliti, dan inovator di Jakarta pasca mereka menyelesaikan studi dan kembali mengabdi di daerah.

Kebijakan ini disambut positif oleh kalangan akademisi dan pengamat pendidikan. Mereka menilai bahwa investasi pada SDM melalui beasiswa luar negeri adalah langkah tepat di tengah persaingan global yang semakin ketat. Dengan target 50-75 penerima per tahun, program ini berpotensi melahirkan generasi baru profesional yang mampu mempercepat pembangunan Jakarta di berbagai bidang, mulai dari teknologi, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan.

Meski begitu, Pramono mengingatkan agar para penerima nantinya memiliki komitmen untuk kembali dan mengabdikan ilmunya bagi Jakarta. Dengan demikian, anggaran besar yang digelontorkan benar-benar memberikan manfaat berkelanjutan bagi warga ibu kota. Informasi lebih lanjut mengenai jadwal pendaftaran dan persyaratan akan diumumkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam beberapa bulan ke depan.