Prabowo Minta Perbaikan Program Makan Bergizi Tak Tergesa, Fokus Data Penerima

Instruksi tegas datang dari Presiden Prabowo Subianto agar evaluasi dan pembenahan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan secara matang. Kepala negara menekankan agar seluruh proses kajian tidak berjalan dalam situasi terburu-buru demi menghindari kesalahan implementasi di lapangan.

Pesan Kehati-hatian dari Presiden

Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina menyampaikan bahwa Presiden secara langsung meminta jajarannya untuk mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam setiap langkah perbaikan. Arahan tersebut muncul menyusul sejumlah temuan dan masukan dari berbagai daerah terkait pelaksanaan program andalan pemerintah ini.

“Presiden bilang, tidak perlu grusa-grusu. Semua harus dikaji secara mendalam agar ketika dijalankan tidak ada lagi celah,” demikian inti pesan yang disampaikan Agustina seusai agenda pembahasan di parlemen. Pejabat BGN itu menegaskan bahwa agenda utama saat ini bukan lagi perluasan cakupan, melainkan penataan ulang basis data penerima manfaat.

Fokus Pada Akurasi Data Penerima

Langkah prioritas yang didorong adalah memastikan bahwa bantuan makanan bergizi benar-benar tepat sasaran. Verifikasi dan pemutakhiran data menjadi kata kunci yang mewarnai komunikasi antara badan pelaksana dan kantor kepresidenan. Pemerintah tidak ingin program yang menyasar anak sekolah dan kelompok rentan ini mengalami kebocoran, baik dari sisi distribusi maupun pemilihan target.

BGN, di bawah arahan Presiden, akan menyisir kembali daftar penerima berdasarkan data kependudukan terkini dan rekomendasi pemerintah daerah. Proses ini diklaim membutuhkan tempo yang tidak singkat namun diperlukan demi membangun fondasi program yang kokoh. Presiden dikabarkan tidak mempermasalahkan kemungkinan mundurnya jadwal ekspansi program asalkan hasil akhirnya memenuhi standar ketepatan yang tinggi.

Mengurangi Risiko Salah Kelola

Presiden juga menyoroti sisi manajemen logistik dan rantai pasok yang selama ini menjadi sorotan. Dengan pendekatan yang lebih terukur, diharapkan risiko pemborosan anggaran dan ketidakcocokan menu dengan kebutuhan lokal bisa diminimalkan. Kajian menyeluruh ini akan melibatkan auditor, pakar gizi, serta kepala wilayah untuk menyusun cetak biru baru yang lebih efisien.

Pengamat menilai langkah ini sebagai koreksi strategis sekaligus upaya memperkokoh legitimasi program. Dengan memberikan jeda untuk penertiban data alih-alih mengejar target kuantitas semata, pemerintah berupaya membalik persepsi publik terhadap efektivitas MBG. Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Keuangan dan Bappenas tengah menyiapkan skema pendanaan yang lebih fleksibel untuk mendukung fase transisi ini.