Prabowo Mau Tutup 750 BUMN: Perusahaan Tidak Untung, Hanya Bayar Overhead!

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana besar untuk menutup sekitar 750 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah drastis ini diambil sebagai bagian dari upaya penataan dan efisiensi perusahaan pelat merah yang selama ini dinilai tidak memberikan keuntungan, namun justru membebani keuangan negara melalui biaya operasional dan kompensasi bagi jajaran direksi serta komisarisnya.

Dalam sebuah acara penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri, Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi keuangan BUMN-BUMN tersebut. Menurut laporan media kami, penutupan ini menyasar entitas bisnis milik negara yang tidak lagi sehat dan hanya menjadi beban overhead semata.

Biaya Overhead yang Mencekik

Presiden memberikan gambaran nyata mengenai skala pemborosan yang terjadi. Dengan lebih dari 750 perusahaan yang akan ditutup, bayangkan jumlah posisi puncak yang harus ditanggung negara. Setiap BUMN memiliki seorang Direktur Utama dan jajaran direksi. Jika terdapat minimal empat atau lima direktur per perusahaan, ditambah sepuluh komisaris sebagai pengawas, maka akumulasi beban gaji dan tunjangan yang harus dibayarkan menjadi luar biasa besar.

"Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup, 750 dirut, 750 direksi, kali empat atau kali lima, 750 komisaris kali sepuluh. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara. Ini uang rakyat semua, perusahaan tidak untung hanya bayar overhead," ujar Prabowo.

Pernyataan tegas ini menyoroti paradoks yang selama ini mungkin luput dari perhatian publik: perusahaan yang seharusnya menjadi sumber pendapatan negara justru berubah menjadi beban pengeluaran rutin. Dana yang digunakan untuk membayar gaji para petinggi perusahaan tersebut sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang notabene adalah uang rakyat.

Penataan BUMN menjadi salah satu fokus utama pemerintahan untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan negara benar-benar dapat berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Penutupan 750 BUMN dinilai sebagai langkah radikal namun perlu untuk menghentikan pendarahan keuangan negara. Dengan menutup entitas yang tidak menguntungkan, diharapkan beban fiskal pemerintah dapat berkurang secara signifikan, dan sumber daya yang ada dapat dialihkan untuk program-program yang lebih produktif dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Kebijakan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi inefisiensi dalam pengelolaan aset negara. Ke depannya, BUMN yang tetap bertahan adalah mereka yang memiliki fundamental bisnis yang kuat, laporan keuangan yang sehat, dan tata kelola perusahaan yang baik. Publik pun menanti realisasi dari rencana ambisius ini dengan harapan dapat membersihkan birokrasi ekonomi negara dari praktik-praktik yang tidak menguntungkan rakyat.