Prabowo Akan Bangun Lagi Pos Lintas Batas Negara di Kalimantan dan Papua

Jakarta - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana melanjutkan dan memperluas pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di sejumlah wilayah perbatasan, khususnya di Kalimantan dan Papua. Rencana strategis ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, pembangunan PLBN baru ini merupakan kelanjutan dari program yang telah dirintis sebelumnya. Hingga saat ini, tercatat baru ada 15 pos lintas batas yang telah berhasil dibangun dan diresmikan pada era pemerintahan presiden sebelumnya. Kendati demikian, Tito menegaskan bahwa jumlah tersebut masih jauh dari kata ideal untuk menjaga kedaulatan dan meningkatkan pelayanan di garis terdepan Indonesia.

Prioritas Pembangunan di Dua Wilayah Perbatasan

Dalam keterangannya, Mendagri Tito Karnavian merinci beberapa titik strategis yang akan segera mendapatkan perhatian. Fokus utama penambahan PLBN ini akan menyasar wilayah perbatasan di Pulau Kalimantan yang memiliki garis perbatasan langsung dengan Malaysia, serta wilayah Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini.

"Ya ini kan sementara baru 15 (pos lintas batas negara), kita masih perlu lagi di perbatasan Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, ada satu titik yang berbatasan dengan Serawak, kemudian di Kalimantan Utara ya ada masih ada lagi seperti Long Nawang, kemudian Long Midang," kata Tito saat memberikan keterangan di hadapan awak media.

Di Kalimantan, titik-titik prioritas yang akan dibangun meliputi wilayah perbatasan di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur yang bersinggungan langsung dengan Serawak, hingga pedalaman Kalimantan Utara seperti Long Nawang dan Long Midang. Sementara itu, untuk wilayah Papua, Mendagri menilai keberadaan PLBN dinilai masih sangat minim. Ketiga pos yang ada saat ini, yakni PLBN Skouw, Yetetkun, dan Sota, dianggap belum cukup untuk mengakomodasi luasnya bentang perbatasan darat Indonesia dengan Papua Nugini.

Lanjutan 'Nawacita' untuk Pemerataan Wilayah 3T

Program percepatan pembangunan PLBN ini sejatinya merupakan pengejawantahan dari visi pemerintahan untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Pada masa kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo, pembangunan 15 PLBN terintegrasi menjadi ikon baru kebanggaan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Di bawah komando Presiden Prabowo, komitmen tersebut akan ditingkatkan skalanya untuk memastikan tidak ada lagi titik perbatasan yang kosong dari pengawasan dan minim fasilitas negara.

Pemerintah menilai, selain sebagai garda terdepan pertahanan dan keamanan, keberadaan PLBN yang representatif mampu mendongkrak aktivitas ekonomi lintas negara. Pos-pos ini diharapkan tidak hanya menjadi tempat pemeriksaan imigrasi, tetapi juga menjelma menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat lokal di pedalaman. Dengan penambahan pos-pos baru ini, pemerintah berharap dapat mempersempit kesenjangan infrastruktur antara Pulau Jawa dan wilayah perbatasan di Kalimantan serta Papua, sekaligus memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.