Polisi dan Enam Tersangka Korupsi Dana Bansos Rp1,9 Miliar Ditahan

BARU SAJA! Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Selatan (Kejari Labusel) resmi MENAHAN seorang personel Polres Labusel, Bripka YML, bersama enam tersangka lain. Mereka ditangkap dalam kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) yang merugikan negara hingga Rp1,9 miliar. Tim penyidik bergerak cepat membekuk para pelaku setelah proses hukum memasuki tahap lanjut, menandakan babak baru pemberantasan korupsi di Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil audit investigatif, total pagu anggaran bansos yang dikelola para tersangka mencapai Rp3,9 miliar. Dana itu seharusnya disalurkan untuk program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial bagi warga terdampak di Labusel. Namun, penyidik menemukan penyelewengan sistematis: mark-up nilai paket, penerima fiktif, dan aliran dana mencurigakan ke rekening pribadi. Akibatnya, kerugian negara ditaksir Rp1,9 miliar—nyaris setengah dari total anggaran.

Bripka YML diduga menjadi salah satu aktor kunci. Ia tidak beraksi sendiri; enam tersangka lain dari kalangan sipil—termasuk oknum kontraktor dan perangkat desa—ikut ditahan. Ketujuhnya langsung dijebloskan ke sel tahanan Kejari Labusel. Peran polisi itu masih didalami, namun sumber penyidik menyebut ia kerap memuluskan pencairan dana dan menutupi kejanggalan. Kepala Kejari Labusel menegaskan tidak akan memberi toleransi, siapa pun pelakunya.

Penahanan serentak ini dilakukan setelah tim khusus mengantongi alat bukti kuat berupa dokumen, transfer bank, dan keterangan saksi. Tidak ada perlawanan berarti saat penjemputan. Kini para tersangka dijerat dengan pasal-pasal Tindak Pidana Korupsi yang membawa ancaman pidana berat. Kejari Labusel memastikan proses hukum akan berjalan transparan, tanpa intervensi pihak mana pun.

Fakta kunci kasus ini:

• Kerugian Negara: Rp1,9 miliar dari total anggaran Rp3,9 miliar.
• Jumlah Tersangka: 7 orang—Bripka YML dan 6 sipil.
• Instansi Penahan: Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Selatan.
• Status: Seluruh tersangka resmi ditahan di Rutan Kejari Labusel untuk penyidikan lanjutan.
• Pasal: Tindak Pidana Korupsi, dengan kemungkinan tambahan pencucian uang.
• Modus: Mark-up, fiktif, dan aliran dana ke rekening pribadi.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, pengusutan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang curiga dengan distribusi bansos. Kejari Labusel lalu membentuk tim investigasi dan menemukan ketidakberesan dalam dokumen pencairan. Beberapa nama penerima terindikasi tidak pernah menerima bantuan, sementara dana mengalir ke rekening milik tersangka dan keluarganya. Jejak digital menjadi kunci pembongkaran.

Kasus ini menjadi pukulan telak bagi institusi Polri, khususnya Polres Labusel. Seorang anggota yang seharusnya menjaga keamanan masyarakat justru terlibat dalam kejahatan keuangan yang merugikan wong cilik. Publik mendesak agar hukuman maksimal dijatuhkan. Kejari Labusel pun telah meminta bantuan Inspektorat dan BPKP untuk memperkuat audit kerugian negara.

Penyidik masih memburu kemungkinan adanya tersangka baru. Aliran dana ditelusuri ke sejumlah tempat, termasuk aset yang diduga dibeli dari hasil korupsi. Kejari Labusel berjanji akan mengusut tuntas dan meminta masyarakat untuk melapor jika memiliki informasi tambahan. Proses hukum bergulir cepat—KAMI AKAN TERUS MEMBERIKAN UPDATE!