PGRI Apresiasi Perhatian Prabowo, Harap Ada Peningkatan Gaji Guru

Jakarta - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang secara terbuka mengakui bahwa gaji guru dan Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini masih sangat kurang. Pengakuan itu dinilai sebagai bentuk perhatian serius dari kepala negara terhadap nasib para pendidik di Tanah Air.

Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan bahwa nilai gaji tersebut belum ideal akibat terus bocornya uang negara ke tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pernyataan itu segera mendapat tanggapan hangat dari para pemangku kepentingan di sektor pendidikan.

Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi mengapresiasi kejujuran Prabowo dalam mengungkap kondisi riil yang dihadapi para guru. Ia berharap pengakuan itu menjadi langkah awal bagi perbaikan tata kelola dan efisiensi di sektor pendidikan, sehingga alokasi besar yang ada bisa benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan guru.

Harapan Perbaikan Tata Kelola dan Kesejahteraan

Saat dihubungi Beritatercepat.com, Kamis (25/6/2026), Unifah menekankan bahwa guru-guru di Indonesia memang sangat membutuhkan perhatian, terutama dalam aspek pendapatan. Ia menyebut bahwa kondisi gaji yang minim selama ini mencerminkan realitas yang harus segera diatasi.

"Terima kasih kalau Presiden mengakui bahwa guru itu kurang, memang kenyataannya itu sangat kurang. Jadi terima kasih atas keterusterangannya dan kami berharap bahwa tata kelola pendidikan, efisiensi, dan lain sebagainya itu digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru," ujar Unifah.

Menurut Unifah, pengelolaan anggaran pendidikan yang lebih transparan dan tepat sasaran akan membuka peluang besar untuk menaikkan gaji guru tanpa harus menambah beban fiskal secara signifikan. Ia menekankan bahwa efisiensi di level pusat dan daerah menjadi kunci utama agar dana yang ada tidak kembali tergerus oleh praktik-praktik korupsi.

Di sisi lain, laporan Beritatercepat.com juga mencatat pernyataan politikus PDIP Aria Bima yang mengungkapkan bahwa dana transfer ke daerah diprediksi bakal mencapai Rp 600 triliun pada 2027. Angka ini dinilai cukup besar untuk turut mendorong perbaikan kesejahteraan guru jika dialokasikan dengan kebijakan yang berpihak pada pendidikan.

PB PGRI berpendapat, momen keterusterangan Presiden Prabowo ini sangat strategis sebagai titik balik bagi penataan ulang skema insentif guru. Organisasi guru terbesar di Indonesia itu siap berdialog dengan pemerintah guna merumuskan formula kenaikan gaji yang adil dan berkelanjutan.

Harapan serupa juga disuarakan sejumlah pengurus PGRI daerah yang menilai bahwa peningkatan kesejahteraan guru akan berdampak langsung pada kualitas pengajaran. Mereka optimistis, jika pemerintah serius memberantas kebocoran anggaran dan memperkuat efisiensi belanja, maka ruang fiskal untuk guru dapat terus diperlebar.

Saat ini, gaji guru—khususnya yang berstatus honorer—masih jauh dari standar kelayakan hidup. Data internal PGRI menunjukkan ribuan guru honorer di berbagai daerah menerima upah bulanan di bawah upah minimum regional. Kondisi itulah yang mendorong PGRI untuk terus mengawal isu kesejahteraan di setiap rapat koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Keuangan.

Langkah konkret yang diharapkan PGRI dalam waktu dekat antara lain percepatan sertifikasi guru, penataan formasi ASN pendidik, dan pemberian tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di daerah terpencil. Semua itu, kata Unifah, harus dibarengi dengan komitmen penuh dari pemerintah untuk menutup celah-celah korupsi di tubuh birokrasi.

Dengan adanya pengakuan Presiden Prabowo, PB PGRI berharap pembahasan revisi skema gaji guru segera menjadi prioritas dalam agenda kabinet mendatang. Kejujuran pemimpin negara dinilai sebagai modal berharga untuk membangun kepercayaan publik dan mendorong reformasi di sektor pendidikan yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh guru Indonesia.