Percepatan Anggaran Pascabencana Sumatera Jadi Sorotan Tito Karnavian

JAKARTA — Kepala Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Sumatera, Tito Karnavian, menekankan perlunya percepatan pengesahan dana pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera. Dalam rapat koordinasi terbatas yang digelar Senin (27/7/2026), Tito mengajukan empat pos anggaran prioritas yang diharapkan mendapat persetujuan dalam pekan ini.

Urgensi Pencairan Dana

Bencana yang melanda sejumlah provinsi di Sumatera dalam beberapa pekan terakhir telah mengakibatkan kerusakan luas. Ribuan rumah warga dilaporkan rusak berat, puluhan fasilitas umum ambruk, dan jalur distribusi logistik terputus. Situasi darurat ini menuntut respons cepat, termasuk di sektor pendanaan. Tito menyampaikan bahwa setiap hari penundaan akan memperburuk kondisi pengungsi dan memperlambat normalisasi kehidupan masyarakat.

"Kita tidak bisa menunggu birokrasi berbelit. Masyarakat di lapangan butuh kepastian, dan kepastian itu hanya datang dari komitmen anggaran yang segera cair," tegas Tito di hadapan para pemangku kepentingan. Ia menekankan, target persetujuan harus sudah selesai dalam tujuh hari ke depan agar tahap rehabilitasi bisa langsung dimulai.

Empat Prioritas yang Diajukan

Dokumen usulan yang sudah disampaikan ke Kementerian Keuangan dan BNPB memuat empat klaster besar pembiayaan. Prioritas pertama adalah rehabilitasi infrastruktur vital. Jalan, jembatan, jaringan listrik, dan sistem air bersih yang putus harus segera dibangun kembali agar tidak ada daerah yang terisolasi lebih dari dua minggu. Dana awal diusulkan mencapai ratusan miliar rupiah.

Klaster kedua menyentuh pemulihan ekonomi warga terdampak. Ribuan pelaku usaha mikro kehilangan tempat dan alat produksi. Program bantuan langsung tunai usaha serta subsidi peralatan baru akan digulirkan. Sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung masyarakat juga menjadi perhatian utama dalam pembiayaan ini.

Ketiga, layanan kesehatan dan penanganan trauma. Selain pengobatan fisik bagi korban luka, ribuan anak dan lansia memerlukan pendampingan psikososial intensif. Pos-pos kesehatan darurat akan diperkuat dengan tenaga medis tambahan dan stok obat-obatan yang memadai.

Keempat, mitigasi bencana berkelanjutan. Tito mendorong agar sebagian dana dialokasikan untuk pemasangan sistem peringatan dini, penanaman vegetasi penahan longsor, dan relokasi permukiman di zona rawan. "Kita harus belajar dari kejadian ini. Anggaran tidak hanya untuk memperbaiki, tapi juga mencegah agar dampak serupa tidak kembali sebesar ini," imbuhnya.

Dukungan dari Pusat

Menanggapi usulan tersebut, pihak Kementerian Keuangan mengindikasikan dukungan penuh. Proses verifikasi dipercepat dengan membuka akses diskresi anggaran bencana. "Presiden sudah memberikan arahan jelas agar tidak ada hambatan di level teknis," ujar seorang pejabat yang enggan disebutkan namanya. Ia memastikan bahwa pencairan tahap pertama kemungkinan dilakukan sebelum akhir Juli.

Di sisi lain, sejumlah lembaga swadaya masyarakat mengapresiasi langkah cepat ini, namun mengingatkan pentingnya transparansi dan pengawasan ketat agar dana sampai tepat sasaran. Tito menjamin bahwa satuan tugas yang dipimpinnya akan melakukan audit berkala dan membuka kanal pengaduan publik.

Dengan percepatan ini, pemerintah berharap proses pemulihan pascabencana di Sumatera dapat berlangsung maksimal dan mengurangi beban para penyintas dalam waktu singkat.