PDIP Pastikan Pecat Bupati Sukoharjo Usai Jadi Tersangka KPK

Jakarta, Beritatercepat — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Sukoharjo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi infrastruktur. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) langsung bereaksi dengan menyatakan kader berstatus tersangka akan dipecat tanpa pandang bulu.

Instruksi Langsung dari DPP

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Bidang Hukum, Deddy Sitorus, menegaskan mekanisme disiplin partai berjalan otomatis. “Standar kami jelas. Begitu ada kader ditetapkan tersangka, pemberhentian langsung berlaku. Sekarang tinggal menunggu surat resmi KPK,” ujarnya di Kantor DPP, Rabu (16/4/2025).

Deddy menyebut Bupati Sukoharjo sebagai kader lama yang dipilih melalui proses internal ketat. Ia menolak menyebutkan nama bupati tersebut, namun sumber di internal partai mengonfirmasi yang dimaksud adalah Etik Suryani, petahana yang menjabat sejak 2021. PDIP, lanjut Deddy, tidak akan memberikan bantuan hukum bagi tersangka karena bertentangan dengan garis perjuangan partai.

Kasus Suap Proyek Strategis

Berdasarkan keterangan KPK, Bupati diduga menerima suap dan gratifikasi dari dua kontraktor yang memenangkan proyek pembangunan pasar senilai Rp87 miliar. Penetapan tersangka diumumkan Selasa sore setelah penyidik menyelesaikan gelar perkara maraton. “Kami telah mengantongi bukti transfer, nota kesepakatan, dan kesaksian 18 orang,” ucap Plt Deputi Penindakan KPK.

Tersangka dijerat Pasal 12 huruf a dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana seumur hidup. KPK juga berencana menahan tersangka di Rumah Tahanan Cabang KPK setelah menjalani pemeriksaan kesehatan. Penyitaan sejumlah aset berupa tanah dan kendaraan mewah pun segera dilakukan.

Sejarah Partai dan Tekanan Publik

Sikap tegas PDIP bukanlah yang pertama. Pada 2023, partai memecat seorang anggota DPRD Jawa Tengah sehari setelah ditetapkan tersangka. Hal serupa terjadi pada 2021 di Sumatera Utara. Pengamat politik Universitas Diponegoro, Kusnadi, menilai tradisi itu melindungi partai dari kerusakan elektoral. “Ini juga memberi sinyal kepada publik bahwa PDIP konsisten soal antikorupsi,” katanya.

Aktivis Komite Pemantau Korupsi Sukoharjo mendorong agar partai tidak hanya memecat, tetapi juga membuka audit internal atas proyek-proyek yang melibatkan kader. Mereka menuntut pengembalian kerugian negara secara penuh. Sementara itu, sejumlah elemen masyarakat berencana menggelar aksi damai di Kantor Bupati untuk mendesak transparansi anggaran daerah.

Kondisi Terkini di Sukoharjo

Suasana pemerintahan setempat tampak tegang. Sejumlah pejabat terlihat enggan berkomentar, sedangkan Sekretariat Daerah hanya menyatakan tetap menjalankan fungsi pelayanan publik. DPRD Sukoharjo dijadwalkan menggelar rapat darurat untuk membahas status kepemimpinan daerah. PDIP juga menginstruksikan jajaran di tingkat daerah agar menjaga stabilitas dan tidak terprovokasi.

Hingga artikel ini tayang, kuasa hukum Bupati belum memberikan pernyataan resmi. Di sisi lain, KPK terus mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dalam rantai suap tersebut. Masyarakat diminta mengawal proses hukum agar berjalan transparan tanpa intervensi politik.

Baca juga:

• Harry K Nugraha Nahkodai Intel Indonesia, Siap Dongkrak Ekosistem Digital
• Profil Didin Nasirudin, Praktisi Komunikasi hingga Pengamat Politik AS