PBNU Apresiasi Langkah Tegas Presiden Prabowo Usut Tiga Kasus Korupsi

JAKARTA — Wasekjen PBNU Suleman Tanjung melontarkan apresiasi tajam terhadap ketegasan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya tak pandang bulu dalam menangani tiga perkara dugaan korupsi berdampak sistemik. Pernyataan ini disampaikan menyusul serangkaian instruksi presiden yang memacu percepatan penyidikan di tubuh kejaksaan dan kepolisian.

"Ini adalah sinyal bahwa pemerintahan saat ini benar-benar serius menyapu korupsi hingga ke akar-akarnya. Kami dari kalangan nahdliyin sangat mendukung," ujar Suleman dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (14/7).

Tiga Perkara Krusial dengan Kerugian Negara Triliunan

Ketiga kasus yang menjadi sorotan utama meliputi dugaan korupsi tata niaga batu bara yang merusak lingkungan dan merugikan pendapatan negara, penyelewengan dana ASABRI yang menyasar uang pensiunan prajurit, serta kisruh restrukturisasi Krakatau Steel yang diduga sarat permainan proyek fiktif. Total potensi kerugian negara dari ketiga klaster ini diperkirakan menembus angka belasan triliun rupiah.

Di lingkup batu bara, penyidik kini mengarah pada dugaan manipulasi ekspor oleh oknum pemegang izin usaha pertambangan yang selama bertahun-tahun menghindari kewajiban royalti. Kasus ASABRI menguak investasi bodong yang menggerogoti dana pensiun, sementara Krakatau Steel mengangkat modus penandaan harga pengadaan barang secara ilegal.

“Langkah Presiden Prabowo yang memerintahkan penegak hukum bergerak cepat tanpa intervensi adalah bukti bahwa hanya dengan political will, kasus-kasus besar macam ini bisa terbongkar,” imbuh Suleman.

Komitmen Kombatan Korupsi

Sikap Prabowo ini sejalan dengan retorikanya selama kampanye yang menyebut dirinya sebagai ‘kombatan korupsi’. Sejak awal periode, presiden memang berulang kali menekankan akan mem-backup penuh aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku kejahatan keuangan negara, tak peduli seberapa kuat posisi politiknya.

Di internal PBNU, dukungan terhadap presiden dianggap sebagai bentuk tanggung jawab moral organisasi masyarakat sipil dalam mengawal pemerintahan bersih. Para pengamat menilai apresiasi dari elemen ormas besar seperti NU bisa memperkuat konsolidasi politik pemberantasan korupsi yang kerap mandek di tengah jalan.

“Kami berharap kasus-kasus ini tak berhenti di permukaan. Presiden harus terus menekan sampai seluruh aktor intelektual diproses, termasuk para penerima aliran dananya,” tegas Suleman menutup pernyataannya.

Baca juga:

• Prabowo Serukan Pantang Menyerah Hadapi Pembajak Demokrasi
• Kasatpol PP DKI Ungkap Oknum Pungli Resahkan Warga Cilincing