Paripurna DPR, Banggar Serahkan Laporan Pembahasan RAPBN dan RKP 2027

Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI secara resmi menyerahkan laporan hasil pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 dalam rapat paripurna yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Penyerahan ini menjadi bagian dari tahapan awal penyusunan kerangka anggaran negara untuk tahun mendatang. Kedua dokumen strategis tersebut akan menjadi pedoman utama bagi pemerintah dalam menyusun postur RAPBN 2027 serta menetapkan arah prioritas pembangunan nasional.

Proses Pembahasan Pendahuluan yang Intensif

Wakil Ketua Banggar DPR, Wihadi Wijanto, memaparkan kronologi pembahasan pendahuluan yang telah dilakukan bersama tiga pemangku kepentingan utama. Sejak tanggal 9 hingga 29 Juni 2026, Banggar menggelar serangkaian rapat intensif dengan Menteri Keuangan Purbaya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Gubernur Bank Indonesia. Diskusi ini bertujuan menyelaraskan asumsi makroekonomi, target pertumbuhan, dan postur fiskal jangka menengah. Menurut laporan yang dikonfirmasi media kami, pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang, Tata Tertib DPR, serta surat resmi yang telah disepakati sebelumnya.

Wihadi menegaskan bahwa seluruh dinamika dan masukan dalam forum tersebut telah tertampung dalam laporan yang kini diserahkan kepada pimpinan DPR. "Badan Anggaran telah melakukan pembahasan dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 9 sampai 29 Juni 2026," ujarnya di hadapan sidang paripurna, Kamis siang.

Laporan ini merangkum sejumlah indikator penting, seperti proyeksi inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia, dan tingkat suku bunga acuan yang akan menjadi landasan penyusunan kebijakan fiskal 2027. Dengan telah diserahkannya laporan pembahasan ini, DPR membuka ruang bagi pembahasan lebih mendalam di tingkat komisi dan fraksi sebelum akhirnya disepakati sebagai pedoman final.

Dokumen RKP 2027 memuat arah pembangunan tematik, kerangka regulasi, serta sasaran kinerja yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Sementara RAPBN merincikan alokasi pendapatan negara, belanja pemerintah pusat dan daerah, serta target defisit yang dapat dipertanggungjawabkan. Banggar DPR menekankan bahwa sinkronisasi antar lembaga menjadi kunci agar RAPBN mampu menjawab tantangan ekonomi global sekaligus memperkuat ketahanan nasional di berbagai sektor prioritas.

Rapat paripurna akan dilanjutkan dengan agenda Badan Musyawarah (Bamus) guna menentukan jadwal reses dan mekanisme pembahasan lanjutan. Dengan demikian, seluruh proses tetap membuka peluang partisipasi publik melalui saluran yang telah ditetapkan, sembari memastikan tenggat waktu penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terpenuhi. Banggar berharap gema dari forum pembahasan ini dapat memperkuat fondasi fiskal yang responsif terhadap dinamika perekonomian nasional.