Panja DPR Desak Usut Tuntas 3 Perkara Korupsi Febrie

UPDATE, MENIT LALU — Desakan pembentukan Panitia Kerja (Panja) DPR untuk mengawal langsung pengusutan tiga perkara korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda, Febrie Adriansyah, bergulir kencang. Politisi NasDem, Rudianto Lallo, menjadi motor penggerak di Komisi III.

Dukungan Penuh dari Fraksi NasDem

Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem itu menegaskan, partainya siap mendorong lahirnya Panja khusus. Tujuannya, memastikan tidak ada intervensi atau upaya menghalangi penyidikan. “Kami minta tiga perkara korupsi itu diusut tuntas hingga ke akar-akarnya. Tidak boleh setengah-setengah,” tegas Rudianto Lallo melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi.

Pernyataan tegas ini segera memicu gelombang dukungan dari lintas fraksi. Sejumlah anggota dewan menyebut Panja sebagai mekanisme sah pengawasan DPR terhadap institusi penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung.

Tiga Perkara yang Menjerat Eks JAM Pidsus

Febrie Adriansyah, yang sebelumnya menjabat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), dilaporkan terjerat dalam pusaran dugaan korupsi bernilai besar. Ketiga perkara itu belum diungkap secara detail ke publik, namun sumber internal DPR mengonfirmasi penyidik tengah mendalami indikasi suap, gratifikasi, dan pencucian uang.

• Perkara Pertama: Dugaan penerimaan suap dari pihak swasta terkait pengurusan perkara di Kejaksaan.
• Perkara Kedua: Aliran gratifikasi selama menjabat yang tidak dilaporkan ke KPK.
• Perkara Ketiga: Transaksi mencurigakan yang mengarah pada tindak pidana pencucian uang dengan modus aset atas nama keluarga.

“Publik butuh kejelasan. Tiga perkara ini tidak bisa hanya menggantung. Panja akan memastikan Kejaksaan transparan dalam setiap tahapan,” tambah politisi asal Makassar itu.

Evakuasi Citra Kejaksaan

Di tengah sorotan tajam publik, Kejaksaan Agung menyatakan akan kooperatif terhadap setiap mekanisme pengawasan. Namun, tekanan dari DPR ini diyakini sebagai sinyal darurat bahwa korps Adhyaksa harus segera membersihkan diri. Panja direncanakan fokus pada audit penanganan perkara, memeriksa kendala penyidikan, dan memastikan perlindungan saksi kunci.

Saksi mata dari internal Kejaksaan melaporkan adanya kekhawatiran bahwa kasus ini bisa melebar ke sejumlah pejabat aktif. Kondisi tersebut memicu urgensi Panja sebagai langkah siaga. “Jika tidak ada intervensi politik, kami yakin pengusutan bisa menembus jaringan korupsi yang lebih tinggi,” ujar seorang penyidik yang enggan disebutkan namanya.