Negara Kaya Hamburkan Dana, Data Pribadi Warga Terancam

Di tengah pusaran konflik global yang terus memanas, lanskap ekonomi dan keamanan digital dunia sedang bergerak menuju titik kritis. Dua laporan terbaru membongkar ironi tajam: negara-negara kaya raya ramai-ramai menggelontorkan triliunan dolar untuk menghadapi ketidakpastian, sementara di saat yang sama, hak paling fundamental warga negara—perlindungan data pribadi—terkikis perlahan di balik meja resepsionis gedung perkantoran. Sebuah studi dari IE University mengungkap adanya pergeseran drastis pola investasi global, sedangkan di ranah domestik, praktik permintaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dipindai atau difoto oleh pengelola gedung kian terang-terangan melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Gelombang Ketidakpastian Global Picu Perubahan Haluan Investasi

Dunia sedang jungkir balik. Ketegangan geopolitik yang meledak di berbagai kawasan, mulai dari perang dagang yang belum usai hingga konflik militer yang mengoyak rantai pasok global, telah menciptakan badai volatilitas sempurna. Lembaga pemikir asal Spanyol, IE University, dalam riset terbarunya memetakan bagaimana negara-negara berpendapatan tinggi tidak lagi menanamkan modalnya pada instrumen tradisional yang damai, melainkan beralih ke sektor-sektor yang mencerminkan kecemasan kolektif. Aliran dana kini bermuara pada kompleks industri militer, keamanan siber, infrastruktur energi yang tangguh, dan stok pangan strategis.

Fenomena ini bukan sekadar reaksi insting sesaat. Data menunjukkan bahwa alokasi fiskal untuk pertahanan di negara-negara anggota NATO melonjak rata-rata 2,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB), melewati ambang batas yang telah disepakati. Sementara itu, investasi di sektor teknologi pertahanan dan kecerdasan buatan untuk keperluan militer mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah.

“Kita menyaksikan apa yang bisa disebut sebagai ‘panic spending’ yang terstruktur. Negara-negara kaya sedang membangun bantalan ekonomi dan militer untuk skenario terburuk. Paradigma ‘peace dividend’ sudah benar-benar mati, digantikan oleh ‘security premium’,” ujar Manuel Muñiz, Dekan IE School of Politics, Economics and Global Affairs, saat memaparkan laporan tersebut. “Ironisnya, di tengah pengeluaran masif untuk keamanan negara, standar keamanan data individu warga justru sering kali diabaikan.”

KTP di Meja Resepsionis: Bom Waktu Kebocoran Data

Di tingkat mikro, ancaman terhadap kedaulatan individu muncul dalam senyap. Riset lapangan yang dirangkum dari berbagai pengaduan masyarakat mengonfirmasi bahwa praktik meminta, memfotokopi, atau memindai KTP di lobi gedung perkantoran, pusat bisnis, dan apartemen komersial telah menjadi kebiasaan universal yang nyaris tanpa perlawanan. Tamu yang hendak bertemu klien atau rekan bisnis dengan patuh menyerahkan kartu identitas mereka, tanpa tahu ke mana data tersebut akan bermuara.

Praktik ini jelas berseberangan dengan semangat UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Regulasi tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa setiap pengendali data harus memiliki dasar hukum yang sah dan spesifik untuk memproses informasi pribadi. Persetujuan yang diminta pun harus bersifat eksplisit dan terbatas pada tujuan yang jelas. Memindai KTP dengan alasan “keamanan gedung” atau “pencatatan tamu” tanpa penjelasan durasi penyimpanan dan mekanisme pemusnahan data adalah pelanggaran hukum yang potensial.

“Ini adalah modus pelanggaran yang paling masif namun paling sedikit disadari. Pengelola gedung yang memperlakukan data KTP seperti tiket parkir telah melanggar prinsip minimalisasi data dalam UU PDP. Mereka tidak boleh mengumpulkan data lebih dari yang dibutuhkan, apalagi menyimpannya tanpa proteksi memadai,” tegas seorang praktisi hukum privasi yang enggan disebutkan namanya. “Jika terjadi kebocoran data yang merugikan pemilik KTP, pengelola gedung bisa menghadapi tuntutan pidana dengan ancaman denda hingga Rp5 miliar.”

Pola Kerentanan yang Saling Berkait

Menariknya, kedua fenomena ini—pengeluaran besar untuk pertahanan negara dan kebocoran data di tingkat publik—menunjukkan paradoks yang saling bertautan. Negara mengucurkan anggaran fantastis untuk melindungi infrastruktur digital nasional dari serangan siber skala besar, namun mengabaikan ‘rembesan’ data di tingkat konsumen yang justru menjadi pintu masuk empuk bagi kejahatan terorganisir.

Data KTP yang sembarangan dikumpulkan oleh petugas keamanan gedung mengandung informasi vital seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama ibu kandung, dan alamat. Informasi ini adalah ‘kunci emas’ bagi pelaku kejahatan untuk melakukan pengambilalihan akun perbankan, penipuan pinjaman online, atau bahkan pemalsuan identitas dalam transaksi properti. Sementara pemerintah sibuk merumuskan strategi perang siber dan mengakuisisi perangkat keras keamanan mutakhir, jutaan keping data pribadi warga menguap begitu saja melalui mesin fotokopi dan ponsel petugas lobi.

Yang Bisa Dilakukan Publik dan Regulator

Pakar keamanan digital mendesak agar Badan Pelindungan Data Pribadi yang baru terbentuk segera mengeluarkan pedoman teknis yang spesifik untuk sektor pengelolaan gedung. Sanksi administratif yang tegas perlu dijatuhkan untuk menimbulkan efek jera. Di sisi lain, publik harus mulai berani bertanya dan menolak secara terukur. Mengajukan pertanyaan “Di mana data saya disimpan dan kapan dimusnahkan?” kepada resepsionis adalah langkah awal memutus rantai ketidakpedulian. Jika pengelola gedung tidak dapat memberikan jawaban yang meyakinkan, penolakan untuk menyerahkan data pribadi adalah hak yang dilindungi undang-undang.

Sebagai alternatif, pengelola bisa diminta untuk mencatat data secara manual tanpa memindai gambar e-KTP, cukup dengan mencatat nama dan instansi. Dengan cara ini, informasi rawan seperti NIK dan sidik jari digital tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak. Dunia memang sedang kacau, dan uang negara memang harus dibelanjakan untuk menghadapi badai. Namun, pertempuran melawan kebocoran data juga harus dimenangkan—dimulai dari meja lobi gedung yang setiap hari kita lewati.