Teheran Tegaskan Masa Depan Selat Hormuz Ditentukan Iran dan Oman

TEHERAN — Pemerintah Iran menyatakan bahwa masa depan keamanan dan pengelolaan Selat Hormuz sepenuhnya berada di tangan Iran dan Oman, menyusul kunjungan resmi Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi ke Muscat. Dalam lawatan yang berlangsung awal pekan ini, kedua negara sepakat untuk melanjutkan konsultasi intensif mengenai situasi di jalur pelayaran strategis tersebut, sekaligus menegaskan penolakan terhadap segala bentuk intervensi eksternal yang dapat mengganggu stabilitas kawasan.

Kunjungan Strategis ke Muscat

Araghchi tiba di Muscat dengan membawa pesan langsung dari Presiden Masoud Pezeshkian yang menekankan pentingnya kemitraan regional dalam menjaga keamanan perairan Teluk. Pertemuan dengan mitranya, Menteri Luar Negeri Oman Sayyid Badr Albusaidi, berlangsung secara tertutup selama dua jam dan diakhiri dengan penyataan bersama yang menegaskan kembali kedaulatan negara-negara pesisir dalam menentukan mekanisme pengelolaan Selat Hormuz.

“Kami memiliki pandangan yang selaras dengan Oman bahwa Selat Hormuz adalah warisan bersama yang harus dilindungi oleh rakyat pesisirnya. Keterlibatan pihak asing hanya akan mengundang ketidakstabilan,” ujar Araghchi dalam jumpa pers singkat seusai pertemuan.

Dokumen komunike yang bocor ke media setempat menyebutkan bahwa kedua negara akan membentuk gugus tugas teknis untuk merumuskan protokol pelayaran baru yang mengakomodasi kepentingan ekonomi Iran sekaligus menjamin kebebasan navigasi internasional.

Selat Hormuz: Jantung Energi Dunia

Selat Hormuz merupakan jalur sempit selebar 21 mil laut yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia. Sekitar 20 persen dari total konsumsi minyak mentah dunia melewati perairan ini setiap hari, menjadikannya titik paling vital dalam rantai pasok energi global. Data dari U.S. Energy Information Administration menunjukkan bahwa lebih dari 17 juta barel minyak transit melalui selat ini pada tahun 2025, dengan tujuan utama negara-negara Asia Timur.

Ketegangan di perairan ini meningkat tajam sejak Amerika Serikat memberlakukan kembali sanksi maksimum terhadap ekspor minyak Iran pada 2025. Beberapa insiden intersepsi kapal tanker, latihan perang Iran di dekat selat, serta ancaman blokade yang berulang kali dilontarkan oleh kalangan militer garis keras Teheran telah memicu lonjakan premi asuransi pelayaran dan volatilitas harga minyak global.

Dalam konteks inilah perjanjian konsultasi Iran-Oman menjadi signifikan. Muscat selama ini dipandang sebagai mediator senyap yang mampu menjembatani kepentingan Iran dengan negara-negara Arab Teluk lainnya, sekaligus dengan Barat.

Peran Historis Oman Sebagai Penyeimbang

Kesultanan Oman memiliki sejarah panjang sebagai penyedia kanal diplomatik informal antara Teheran dan lawan-lawan geopolitiknya. Pada era negosiasi nuklir JCPOA, Muscat menjadi tuan rumah pertemuan rahasia antara pejabat Iran dan Amerika sebelum tercapainya kesepakatan sementara pada 2013.

Analis politik dari Gulf Research Center, Abdulaziz Al-Mahmoud, menjelaskan bahwa Oman menjalankan kebijakan luar negeri yang unik di kawasan: menjaga hubungan hangat dengan semua pihak tanpa terjebak dalam aliansi eksklusif. “Kunjungan Araghchi kali ini harus dibaca sebagai upaya Teheran mengonsolidasikan dukungan regional sebelum berhadapan dengan tekanan maksimum dari pemerintahan Trump 2.0,” tulis Al-Mahmoud dalam catatan risetnya yang diterbitkan Selasa (16/04/2025).

Sementara itu, lembaga think-tank Iran, Institute for Political and International Studies (IPIS), menyoroti dimensi ekonomi dari kerja sama ini. Dalam sebuah seminar daring, peneliti IPIS Masoumeh Sadeghi memaparkan bahwa normalisasi keamanan di Selat Hormuz akan membuka pintu bagi investasi pelabuhan dan proyek transit kargo yang selama ini tertunda karena ancaman konflik.

Respons Kekuatan Eksternal

Kesepakatan ini muncul di tengah manuver militer gabungan AS dan Inggris yang masih berjarak kurang dari 300 mil laut dari mulut selat. Komando Pusat Angkatan Laut AS (CENTCOM) sejauh ini belum mengeluarkan pernyataan resmi, namun seorang pejabat Pentagon yang enggan disebut namanya mengatakan pihaknya “menghormati hak setiap negara berdaulat untuk mendiskusikan pengelolaan wilayah perairannya selama tidak melanggar hukum internasional.”

Beijing, yang mengimpor lebih dari 40 persen minyaknya melalui Selat Hormuz, juga menyambut baik inisiatif Teheran-Muscat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyebut dialog regional ini sebagai “langkah positif yang sejalan dengan visi China tentang keamanan multilateral di Jalur Sutra Maritim.”

Menuju Arsitektur Keamanan Baru

Dengan adanya gugus tugas teknis yang akan segera dibentuk, para pengamat memproyeksikan adanya pergeseran dari pendekatan konfrontatif menuju tata kelola bersama yang lebih inklusif. Namun sejumlah pertanyaan fundamental masih menggantung: akankah gugus tugas ini nantinya melibatkan negara-negara seperti Uni Emirat Arab atau Bahrain? Bagaimana nasib patroli maritim sekutu Barat?

Yang pasti, kunjungan Araghchi telah menegaskan satu hal: Iran dan Oman tidak akan menyerahkan masa depan salah satu jalur pelayaran paling kritis di dunia kepada pihak yang tidak memiliki garis pantai di Teluk Persia. Dengan atau tanpa tekanan dari luar, Teheran telah mengunci kerja sama strategis yang memposisikan dirinya sebagai penjaga gerbang energi global.

Ke depan, frekuensi dan substansi konsultasi lanjutan akan menjadi barometer sejauh mana diplomasi bilateral ini mampu meredam ketegangan yang setiap saat bisa memicu gangguan rantai pasok minyak dunia.