Misbakhun Peringatkan Kepala Daerah: Jangan Main-Main Anggaran, BPK Mengawasi

JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun melontarkan peringatan tegas kepada seluruh kepala daerah di Tanah Air. Pesannya gamblang: jangan pernah bermain-main dengan anggaran. Pengelolaan keuangan daerah, tegasnya, wajib dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi pelayanan publik yang optimal.

Pernyataan itu disampaikan Misbakhun di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap tata kelola keuangan sejumlah daerah. Ia menegaskan, setiap rupiah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah uang rakyat. Karena itu, penggunaannya tidak boleh bergeser sejengkal pun dari tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Peringatan Keras untuk Kepala Daerah

Misbakhun menegaskan, kepala daerah memegang amanah besar dalam mengelola keuangan publik. Gubernur, bupati, dan wali kota disebutnya sebagai penanggung jawab utama penggunaan anggaran di wilayah masing-masing. Kuasa atas anggaran, katanya, bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan tanggung jawab yang diikat aturan.

Ia mengingatkan, penyimpangan anggaran bukan sekadar pelanggaran administratif. Setiap penyelewengan berdampak langsung pada kualitas layanan yang diterima masyarakat. Rumah sakit, sekolah, jalan raya, hingga layanan dasar lainnya bisa terabaikan jika anggaran dikelola secara sembarangan.

Politisi itu juga menuturkan, persoalan anggaran di daerah kerap muncul karena lemahnya komitmen pada prinsip kehati-hatian. Perencanaan yang buruk, eksekusi yang berantakan, dan pengawasan yang tumpul menjadi kombinasi berbahaya. Ujungnya, uang rakyat menguap tanpa hasil yang bisa dirasakan warga.

Singgung Audit BPK

Dalam peringatannya, Misbakhun secara khusus menyinggung peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga auditor negara itu disebutnya sebagai garda terdepan dalam mengawal akuntabilitas keuangan daerah. Hasil pemeriksaan BPK, katanya, adalah cermin paling jujur tentang bagaimana sebuah daerah mengelola uang rakyat.

Ia menjelaskan, opini yang diberikan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan kualitas tata kelola anggaran. Opini Wajar Tanpa Pengecualian menandakan pengelolaan yang sehat. Sebaliknya, opini buruk menjadi alarm bahwa ada persoalan serius yang harus segera dibenahi.

Kepala daerah yang wilayahnya mendapat catatan buruk dari BPK, lanjutnya, tidak boleh berdiam diri. Setiap temuan wajib ditindaklanjuti. Rekomendasi perbaikan harus dijalankan tuntas, bukan sekadar dicatat lalu dilupakan begitu saja.

Misbakhun juga mengapresiasi daerah-daerah yang konsisten meraih opini terbaik. Menurutnya, capaian itu membuktikan bahwa pengelolaan anggaran yang bersih bukan hal mustahil. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan politik dan integritas dari seluruh jajaran pemerintah daerah.

Pelayanan Publik Jadi Taruhan

Misbakhun menekankan, muara dari tata kelola anggaran yang baik adalah pelayanan publik yang optimal. Anggaran yang dikelola transparan dan akuntabel akan berbuah layanan berkualitas bagi warga. Sebaliknya, kebocoran dan penyimpangan akan memangkas hak-hak dasar masyarakat.

Ia mencontohkan, program pembangunan bisa mangkrak ketika dananya disalahgunakan. Infrastruktur terbengkalai. Bantuan sosial tidak tepat sasaran. Pada akhirnya, warga biasa yang paling menanggung kerugian dari tata kelola yang buruk.

Karena itu, ia meminta kepala daerah menempatkan kepentingan publik di atas segalanya. Setiap keputusan anggaran, katanya, harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka. Tidak boleh ada program yang hanya menguntungkan segelintir pihak.

DPR Perketat Pengawasan

Sebagai Ketua Komisi XI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan, dan perbankan, Misbakhun memastikan DPR akan terus memperkuat fungsi pengawasan. Komisinya, kata dia, konsisten mengawal kebijakan fiskal agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak.

Ia juga mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi pengawasan. Sistem kontrol berlapis — mulai dari aparat pengawas internal pemerintah hingga auditor eksternal — harus berjalan efektif. Celah kecil yang dibiarkan, katanya, bisa berubah menjadi lubang kebocoran besar.

Transparansi, menurut Misbakhun, menjadi kunci utama. Daerah didorong membuka akses informasi anggaran seluas-luasnya kepada publik. Dengan keterbukaan, masyarakat dan media bisa ikut mengawasi penggunaan uang negara hingga ke tingkat paling bawah.

Menutup peringatannya, Misbakhun berharap seluruh kepala daerah menjadikan integritas sebagai pegangan utama. Jabatan, katanya, adalah amanah yang kelak harus dipertanggungjawabkan — di hadapan rakyat, hukum, dan sejarah. DPR, tegasnya, tidak akan tinggal diam bila menemukan penyimpangan serius dalam pengelolaan anggaran daerah.