Menkeu Purbaya: Anggaran Rudal BrahMos Masih Tanda Tanya

Kronologi: Dari Kesepakatan hingga Kebingungan Anggaran

Rangkaian peristiwa ini bergulir cepat dalam beberapa hari terakhir, memicu tanda tanya besar: Mampukah APBN menalangi rudal anti-kapal paling mematikan di Asia ini?

1. Pertemuan Bilateral Prabowo-Modi (3 April 2026). Presiden Prabowo menerima kunjungan kenegaraan PM Modi di Jakarta. Kedua pemimpin sepakat memperdalam kerja sama pertahanan, termasuk pembelian rudal BrahMos. Kesepakatan ini mengejutkan parlemen karena belum ada pembahasan anggaran pendahuluan di Komisi I DPR.
2. Pengumuman Kerja Sama Strategis (4 April). Kementerian Pertahanan merilis pernyataan singkat bahwa Indonesia “telah menyetujui prinsip pengadaan” sistem BrahMos versi ekspor. Spesifikasi yang bocor: kecepatan Mach 2,8, jangkauan 290 km, hulu ledak 300 kg. Tanpa angka rupiah.
3. Desakan Transparansi (5 April). Media dan pengamat keamanan mulai mempertanyakan beban fiskal. Satu unit baterai BrahMos (3 peluncur, radar, puluhan rudal) diprediksi bernilai setidaknya USD 375 juta (sekitar Rp6,1 triliun). Jika benar, nilainya hampir setara anggaran Makan Bergizi Gratis tahun ini.
4. Reaksi Purbaya (hari ini). Dihujani pertanyaan di sela rapat Banggar DPR, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara. Dengan nada hati-hati, ia mengatakan: “Saya belum tahu persis berapa biayanya. Nanti saya akan minta penjelasan lebih lanjut dari Kemenhan.” Pernyataan ini langsung dikebut sebagai berita utama karena menandakan bahwa Kemenkeu belum dilibatkan dalam negosiasi awal.

Misteri Skema Pembiayaan

Belum adanya estimasi biaya memicu spekulasi. Opsi yang beredar meliputi:

• Pinjaman Luar Negeri (PLN): Pemerintah bisa memanfaatkan jalur kredit ekspor India. Skema ini memungkinkan pembayaran dicicil 10–15 tahun.
• Offset & Imbal Dagang: Indonesia kemungkinan menukar komoditas (batu bara, kelapa sawit) untuk mengurangi beban tunai.
• Top-Up APBNP: Purbaya akan menyisir ruang fiskal di APBN Perubahan 2026 setelah menerima rincian dari Kemenhan.

Namun, tanpa angka konkret, semua tetap wacana. “Belanja pertahanan harus terukur. Kami tidak mau spekulasi,” tegas seorang pejabat Kemenkeu yang enggan disebut nama.

Pasar Bereaksi, Rupiah Menggeliat

Ketidakpastian anggaran ini membuat pasar sedikit berisik. Rupiah melemah tipis 15 poin ke level Rp16.340 per USD. Analis memproyeksi, jika biaya BrahMos dibebankan ke PLN, beban utang pemerintah bisa naik 0,15% dari PDB. “Kuncinya di negosiasi harga final,” kata ekonom DBS Radhika Rao.

Purbaya berjanji akan merilis perhitungan resmi begitu Kemenhan menyerahkan breakdown lengkap. Ia memastikan, pengadaan senjata strategis ini tidak akan mengorbankan program prioritas seperti kesehatan dan infrastruktur. “APBN kita masih cukup ruang, asal jumlahnya masuk akal,” ujarnya sambil bergegas meninggalkan gedung DPR.

Hingga berita ini diturunkan, Kemenhan belum memberikan respons resmi soal estimasi biaya.