Menhan Sjafrie Panggil Panglima TNI dan Jaksa Agung Evaluasi Satgas PKH

JAKARTA — BARU SAJA, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menggelar rapat terbatas bersama Panglima TNI dan Jaksa Agung. Pertemuan mendadak ini berlangsung di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, pagi ini pukul 08.30 WIB.

Agenda utama rapat adalah evaluasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Sjafrie memimpin langsung sebagai Ketua Pengarah. Ia menegaskan perlunya tindakan tegas dan percepatan penertiban.

“Kami mengevaluasi progres lapangan. Ada sejumlah hambatan yang harus segera diselesaikan,” ujar Sjafrie usai rapat.

Panglima TNI dan Jaksa Agung hadir penuh. Mereka membawa data terbaru dari operasi gabungan di sejumlah provinsi. Rapat berjalan tertutup selama lebih dari dua jam.

Fokus Evaluasi Kinerja Satgas PKH

Satgas PKH dibentuk untuk menertibkan kawasan hutan yang dikuasai ilegal. Tim gabungan ini melibatkan TNI, Polri, dan Kejaksaan. Hasil evaluasi menunjukkan capaian positif, namun masih ada pekerjaan rumah besar.

• Hingga akhir Maret 2026, Satgas PKH mengamankan 120.000 hektare kawasan hutan.
• Operasi menargetkan 500.000 hektare lahan ilegal di Sumatera dan Kalimantan.
• Ada indikasi keterlibatan mafia tanah yang mempersulit penertiban.

Jaksa Agung menekankan pentingnya penegakan hukum. “Kami akan tindak tegas pelaku perusakan kawasan hutan, tanpa pandang bulu,” katanya. Langkah koordinasi ini dinilai penting untuk menekan deforestasi liar.

Satgas PKH mulai beroperasi pada awal 2025. Total kawasan hutan yang mesti ditertibkan mencapai 2,5 juta hektare. Angka ini mencakup lahan di 12 provinsi rawan deforestasi.

Strategi Penertiban Diperkuat

Rapat tersebut juga merumuskan strategi penertiban yang lebih terintegrasi. Menhan meminta semua unsur bergerak cepat. Jangan ada celah bagi perambah untuk kembali.

Panglima TNI siap mengerahkan personel tambahan jika diperlukan. Namun ia menekankan perlunya dukungan intelijen dan data spasial yang akurat. “Tanpa data kuat, operasi bisa salah sasaran,” ujarnya.

Sementara itu, Jaksa Agung menyatakan telah membentuk tim khusus penanganan perkara perambahan. Tim ini akan bekerja paralel dengan operasi lapangan. Proses hukum diharapkan berjalan transparan dan cepat.

Rapat juga membahas rencana peningkatan kapasitas Satgas PKH di level daerah. Tiga provinsi prioritas akan mendapat penguatan personel: Riau, Kalimantan Tengah, dan Papua.

Rapat memutuskan pembentukan desk khusus pemantauan media sosial untuk mengawasi isu perambahan. Tim siber akan dilibatkan.

Menhan menekankan bahwa evaluasi berkala akan terus dilakukan. “Setiap bulan kami akan rapat koordinasi. Tidak boleh ada kemunduran,” tegasnya.

Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius menata kawasan hutan. Dengan sinergi TNI, Kejaksaan, dan Kementerian Pertahanan, target penertiban penuh diharapkan tercapai sebelum akhir tahun. Keberhasilan Satgas PKH akan menjadi kunci pencapaian target FOLU Net Sink 2030. Langkah terukur ini diharapkan mempercepat pemulihan kawasan hutan Indonesia.

Baca juga:

• Mitchell Baker Resmi WNI, Siap Bela Merah Putih di AFF 2026
• Bos Instagram Sebut Lonjakan Konten AI Justru Angkat Kreator Manusia