fitri-handayani
MEDAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menyelenggarakan Rapat Paripurna dengan agenda utama penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2026 pada Senin (14/9/2026). Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B., di Ruang Rapat Paripurna gedung dewan setempat.
Jajaran pimpinan dewan turut hadir mendampingi jalannya persidangan, antara lain para Wakil Ketua DPRD Kota Medan yakni Hj. Sri Rezeki, A.Md., H. Zulkarnaen, S.K.M., dan Hadi Suhendra, S.H., serta dihadiri secara penuh oleh anggota DPRD Kota Medan lintas fraksi dan jajaran pejabat eksekutif Pemko Medan.
Kronologi dan Pelaksanaan Paripurna P-APBD 2026
Proses penyampaian pemandangan umum ini merupakan kelanjutan dari tahapan penyusunan perubahan anggaran setelah sebelumnya pihak eksekutif menyampaikan penjelasannya. Seluruh fraksi yang ada di DPRD Medan menyepakati agar pembahasan perubahan anggaran diselesaikan secara intensif dan sistematis.
- Pembukaan Sidang: Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen membuka secara resmi Rapat Paripurna tepat pada pukul 10.00 WIB dengan memastikan kuorum terpenuhi.
- Penyampaian Pemandangan Umum: Jurubicara dari 9 fraksi secara bergantian membacakan sikap, saran, dan catatan kritis terhadap arah kebijakan P-APBD 2026.
- Penyerahan Berkas: Berkas dokumen pemandangan umum fraksi diserahkan secara resmi kepada pimpinan rapat untuk diteruskan kepada Pemerintah Kota Medan.
Analisis Kebijakan: Penyesuaian Program Prioritas Kota Medan
Dalam forum legislatif tersebut, kesembilan fraksi DPRD Kota Medan menekankan bahwa penyesuaian postur anggaran pada P-APBD 2026 wajib berpedoman teguh pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini krusial agar pengalokasian sisa anggaran di sisa tahun berjalan dapat mengejar target pembangunan yang berorientasi publik.
"Perubahan APBD bukan sekadar instrumen penyesuaian keuangan rutin, melainkan momentum korektif untuk memastikan setiap alokasi fiskal daerah memberikan efek ganda (multiplier effect) yang terukur bagi kesejahteraan warga," tegas pengamat kebijakan publik daerah merespons dinamika sidang tersebut.
Berikut adalah matriks perbandingan fokus perhatian fraksi DPRD Medan terhadap alokasi program prioritas dalam Ranperda P-APBD 2026:
| Sektor Prioritas | Fokus Evaluasi Fraksi DPRD | Target Outcome Program |
|---|---|---|
| Infrastruktur & Drainase | Pengawasan kualitas proyek drainase penanggulangan banjir. | Mencegah genangan dan kerusakan jalan secara merata. |
| Pelayanan Kesehatan | Cakupan program UHC dan efisiensi layanan puskesmas. | Jaminan akses medis tanpa hambatan birokrasi. |
| Pendidikan & Bansos | Ketepatan sasaran beasiswa serta bantuan ekonomi warga. | Penurunan tingkat kemiskinan ekstrem di Kota Medan. |
| Pendapatan Daerah (PAD) | Optimasi potensi retribusi dan pajak daerah. | Kemandirian fiskal dan akuntabilitas penerimaan. |
Catatan Kritis dan Imbauan DPRD Kota Medan
Sembilan fraksi DPRD Kota Medan secara serentak mengingatkan Pemko Medan agar mempercepat tahapan teknis setelah rancangan ini disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Batas waktu pelaksanaan anggaran yang semakin singkat menuntut akselerasi kerja di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Kita menginginkan agar penyusunan dan implementasi Perubahan APBD 2026 ini benar-benar terfokus pada program skala prioritas. Jangan ada anggaran yang mengendap atau program yang tidak menyentuh kepentingan langsung masyarakat Medan," tegas Wong Chun Sen saat memimpin jalannya sidang.
DPRD Kota Medan menjadwalkan agenda berikutnya yakni jawaban Wali Kota Medan atas Pemandangan Umum Fraksi sebelum dilanjutkan ke tahap pembahasan mendalam di tingkat Badan Anggaran (Banggar) dan komisi-komisi teknis.
Comments (0)