MEDAN – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD Kota Medan memberikan persetujuan bersyarat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Meski menyetujui, fraksi ini melontarkan kritik tajam terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan, khususnya menyangkut rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggap belum menunjukkan pengelolaan fiskal yang optimal.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi PSI, Jeremy Anindita, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan yang berlangsung di gedung dewan, Selasa (7/7). Sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Wong Chun Sen ini dihadiri oleh Wali Kota Medan Rico Waas, Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap, serta seluruh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unsur Forkopimda. Laporan redaksi Beritatercepat.com mencatat, suasana sidang sempat memanas ketika fraksi-fraksi mulai membacakan catatan kritisnya terhadap realisasi anggaran tahun sebelumnya.

PAD Jauh Panggang dari Api, Target Dinilai Tak Realistis

Dalam pandangannya, Jeremy menyoroti deviasi atau selisih PAD yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang dibacakan, realisasi pendapatan daerah Kota Medan sepanjang tahun 2025 tercatat mencapai Rp6,32 triliun, atau setara dengan 90,80 persen dari target yang dipatok sebesar Rp6,97 triliun. Kendati secara persentase total pendapatan terlihat mendekati target, Fraksi PSI justru menyoroti rapor merah dari sektor PAD.

Deviasi PAD yang mencapai 16,54 persen menjadi bukti nyata bahwa proyeksi pendapatan murni daerah belum disusun berdasarkan potensi riil di lapangan. "Kami memandang target pendapatan ini belum realistis. Ada ketidakmampuan pemerintah dalam membaca potensi daerahnya sendiri," tegas Jeremy dalam pidatonya. Atas dasar itu, PSI mendesak Pemko Medan untuk segera mengoptimalkan pendapatan dari berbagai sektor potensial. Beberapa sektor yang diminta untuk digenjot antara lain retribusi persampahan, parkir tepi jalan umum, serta pendapatan dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Tak hanya itu, Fraksi PSI juga meminta agar Perusahaan Umum Daerah (PUD) seperti PUD Pasar, PUD Rumah Potong Hewan, dan PUD Pembangunan meningkatkan kontribusinya terhadap kas daerah. Desakan transparansi juga dialamatkan kepada BUMD tersebut. "PUD Pasar dan PUD Pembangunan harus segera menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Jangan sampai aset daerah yang besar ini tidak memberikan dividen yang signifikan bagi pembangunan kota," ujarnya.

"Rendahnya serapan anggaran harus menjadi evaluasi serius. Perencanaan harus lebih matang agar SILPA dapat ditekan dan program pembangunan berjalan tepat waktu," – Jeremy Anindita, Juru Bicara Fraksi PSI.

Soroti Serapan Rendah dan Warisan Proyek Mangkrak

Selain pendapatan, sorotan paling keras dialamatkan pada realisasi belanja daerah. Fraksi PSI mengungkapkan bahwa hingga akhir tahun anggaran, realisasi belanja Pemko Medan baru mencapai Rp5,84 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp7,07 triliun. Angka ini setara dengan 82,56 persen, yang berarti masih ada sisa anggaran yang cukup besar dan terancam menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

Kondisi ini dinilai menunjukkan lemahnya perencanaan dan eksekusi program di masing-masing OPD. PSI meminta agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah segera memperbaiki perencanaan dan mempercepat penyusunan Detail Engineering Design (DED). Menurut mereka, tanpa DED yang siap, lelang proyek fisik akan terus mengalami keterlambatan yang berujung pada rendahnya penyerapan anggaran di tahun berjalan.

Lebih lanjut, Fraksi PSI menyoroti fasilitas publik peninggalan proyek multiyears tahun anggaran 2023-2024. Mereka meminta penjelasan mengapa beberapa fasilitas yang telah selesai dibangun belum juga dapat dioperasikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. "Kami tidak ingin pembangunan infrastruktur hanya menjadi monumen mati. Harus segera difungsikan agar manfaatnya langsung dirasakan warga," kata Jeremy.

Banjir, Pelayanan Publik, dan Nasib 2.700 Pohon

Pada sesi akhir penyampaian pandangan, Fraksi PSI turut mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menangani masalah klasik Kota Medan, yakni banjir. Mereka meminta Pemko Medan segera berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera II untuk mempercepat program normalisasi sungai dan drainase perkotaan sebagai langkah antisipatif terhadap bencana hidrometeorologi.

Menyangkut pelayanan dasar, rendahnya realisasi anggaran pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang menjadi catatan khusus. PSI menilai dinas ini strategis dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sehingga keterserapan anggaran yang minim bisa berdampak langsung pada buruknya kualitas permukiman warga. Di sisi lain, PSI meminta jaminan kelanjutan sosialisasi program Universal Health Coverage (UHC), memastikan tidak ada warga miskin yang luput dari jaminan kesehatan gratis milik pemerintah kota.

Sebagai penutup, fraksi ini menyuarakan keresahan lingkungan terkait rencana atau aktivitas penebangan sekitar 2.700 pohon pelindung di Kota Medan. Mereka mendesak percepatan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti Perusakan Lingkungan guna memastikan bahwa setiap pohon yang ditebang memiliki izin resmi dan diikuti dengan penanaman kembali yang memadai. "Paru-paru kota harus diselamatkan. Jangan sampai pembangunan fisik malah mengorbankan keseimbangan ekologis Medan," pungkas Jeremy di hadapan sidang paripurna.