RUTAN SIDRAP — Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidenreng Rappang menyambangi

Bukan kunjungan seremonial biasa, pertemuan ini membidik satu hal krusial: bagaimana menjangkau dan mendata aktivitas ekonomi WBP secara akurat tanpa mengorbankan aspek keamanan dan ketertiban di dalam Rutan. Di sinilah dua institusi negara ini bertemu, mencari titik temu antara kebutuhan data statistik nasional dan realitas pengelolaan penghuni Rutan.

Koordinasi Teknis: Menyamakan Radar dan Persepsi

Dalam pertemuan itu, Kepala BPS Sidrap dan Kepala Rutan Kelas IIB Sidrap membongkar seluruh mekanisme pendataan secara detail. Mulai dari prosedur identifikasi responden, instrumen pencacahan, hingga protokol pengamanan saat petugas sensus masuk ke area terbatas.

Poin-poin kunci yang menjadi sorotan tajam dalam koordinasi ini adalah:

• Mekanisme pendataan yang disesuaikan dengan tata tertib Rutan agar tidak mengganggu program pembinaan maupun keamanan.
• Kriteria responden WBP yang jelas dan terukur sebagai dasar penentuan siapa saja yang akan didata.
• Langkah teknis lapangan yang bersifat aplikatif, menjamin data yang dikumpulkan valid, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
• Persamaan persepsi antara kedua institusi untuk menghindari miskomunikasi saat sensus berjalan.

BPS menekankan bahwa sensus ekonomi di lingkungan khusus seperti Rutan tidak bisa disamakan dengan pendataan pada rumah tangga atau pelaku usaha di luar. Ada kompleksitas ekstra yang memerlukan pendekatan terstruktur, mulai dari pendampingan petugas keamanan hingga wawancara dengan WBP yang memiliki mobilitas terbatas.

Sensus Ekonomi untuk WBP: Mengapa Penting?

Melibatkan WBP dalam Sensus Ekonomi bukan sekadar formalitas. Aktivitas ekonomi di dalam Rutan—baik yang bersifat produktif melalui program pembinaan keterampilan maupun kegiatan informal—merupakan potret riil yang turut membentuk wajah perekonomian daerah. Data yang terlewat dari segmen ini berpotensi menciptakan blind spot dalam statistik nasional.

Dengan menyasar WBP yang memenuhi kriteria responden, BPS berupaya menghadirkan gambaran ekonomi yang lebih utuh, inklusif, dan berkeadilan. Data yang dihasilkan akan menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kepala Rutan Kelas IIB Sidenreng Rappang menyambut gerak cepat BPS ini tanpa ragu. Ia menegaskan komitmen penuh jajarannya untuk mensukseskan Sensus Ekonomi di lingkungan Rutan. Pernyataan tegasnya disampaikan dalam forum tersebut:

“Hal ini sebagai bagian dari kontribusi terhadap penyediaan data statistik yang akurat dan terpercaya.”

Kalimat itu bukan sekadar basa-basi. Di baliknya, tersirat pengakuan bahwa Rutan Kelas IIB Sidrap ingin menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar objek pembinaan yang terisolasi dari arus data pembangunan. Dukungan ini menjadi sinyal positif bahwa gerbang Rutan terbuka lebar bagi kerja sama strategis lintas sektor.

Sinergi yang Tak Boleh Kendur

Melalui koordinasi ini, BPS Kabupaten Sidrap dan Rutan Kelas IIB Sidrap tak hanya menyamakan jadwal dan teknis sensus, tetapi juga mempererat hubungan kelembagaan yang bakal menjadi modal penting ke depan. Sensus Ekonomi hanyalah pintu masuk; ke depan, pendataan serupa di bidang lain—sosial, demografi, atau pendidikan—sangat mungkin menyasar populasi khusus ini.

Kerja sama ini diharapkan menjadi role model bagi Rutan dan Lapas lain di Sulawesi Selatan, bahkan secara nasional, dalam mendukung tata kelola data yang akurat. Sebab, statistik yang berkualitas lahir dari jangkauan yang luas dan detil, tidak melewatkan satu pun segmen masyarakat—termasuk mereka yang sedang menjalani masa pembinaan di balik sel.

Langkah BPS Sidrap dan Rutan Sidrap ini adalah contoh bagaimana birokrasi bisa bergerak lincah, membuka komunikasi langsung, dan mengeksekusi rencana tanpa bertele-tele. Bukan hanya soal angka, ini tentang mengakui bahwa setiap kepala memiliki cerita ekonomi yang berhak tercatat. (*)