Makassar — Munafri Libatkan APH Kawal Proyek Stadion Untia Rp350 Miliar

MAKASSAR, Beritatercepat — Tender pembangunan Stadion Untia resmi melaju. Tapi kali ini, Pemerintah Kota Makassar tak sendiri. Wali Kota Munafri Arifuddin memastikan Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan mengawal seluruh proses pengadaan hingga pelaksanaan proyek senilai Rp350 miliar. Langkah agresif ini ditempuh demi menutup celah penyelewengan dan memastikan transparansi absolut dalam pembangunan infrastruktur ikonik yang akan menggunakan skema tahun jamak multiyears 2026-2027.

Poin Kunci:

• Tender design and build sudah tayang, Pemkot menanti penawaran terbaik calon penyedia.
• APH dilibatkan dari hulu ke hilir—prakualifikasi, evaluasi penawaran, hingga pengawasan fisik di lapangan.
• Tahun pertama difokuskan pada penimbunan lahan dan pembangunan struktur dasar stadion.
• Nilai kontrak belum ditetapkan, proses kini berada di tahap prakualifikasi dua file.
• Stadion bukan bangunan biasa, standar teknis dan regulasi ketat wajib dipenuhi.

Tender Sudah Mengudara, Skema Multiyears Jadi Strategi

Pengumuman prakualifikasi telah meluncur sejak 3 Juli 2026 melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kota Makassar. Paket pekerjaan yang bertajuk "Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga Pembangunan Stadion Untia" itu kini memasuki tahap krusial: seleksi calon pelaksana.

Munafri tak ingin proyek ini berjalan lambat. Dengan skema multiyears, pembangunan dibagi dalam dua tahun anggaran. Tahun ini, fokus diarahkan pada penimbunan lahan dan konstruksi fondasi—tahap yang kerap menjadi sumber pembengkakan anggaran jika tidak diawasi ketat.

“Sudah tayang di design and build-nya. Kita menunggu penawaran yang terbaik untuk memastikan tahun ini sudah ada progres dari pekerjaan stadion di Untia,” ujar Munafri, Kamis (9/7/2026).

APH Jadi Tameng, Jaminan Akuntabilitas di Tengah Rawan Proyek

Keputusan melibatkan penegak hukum bukan tanpa alasan. Proyek dengan anggaran jumbo selalu menyimpan risiko tata kelola. Munafri sadar betul, satu kesalahan bisa menyeret nama baik pemerintah. Maka dari itu, seluruh tahap tender akan dipantau bersama: mulai dari pola pekerjaan, metode pengadaan, hingga eksekusi di lapangan.

“Tentu kita akan kawal semuanya. Pola pekerjaan, bentuk tendernya harus dijaga dan dikawal bersama-sama untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pembangunan,” tegasnya.

Langkah ini sekaligus menjadi sinyal tegas kepada para peserta lelang: tidak ada ruang untuk praktik nakal. APH akan bergerak sebagai pengawas aktif, bukan sekadar formalitas seremonial.

Stadion Bukan Gedung Biasa, Regulasi Ketat Mengikat

Munafri menekankan bahwa stadion memiliki karakter konstruksi yang berbeda dibanding bangunan konvensional. Ada aturan-aturan khusus terkait standar tribun, drainase, kualitas rumput, hingga struktur baja yang harus diikuti secara presisi. Kesalahan perencanaan atau material bisa memicu kegagalan struktural yang membahayakan ribuan penonton di masa depan.

“Ini tidak bisa salah-salah karena stadion bukan bangunan biasa. Ada aturan-aturan dan standarisasi yang harus dipenuhi,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, sebelumnya telah memaparkan bahwa tahapan pemilihan penyedia masih dalam proses prakualifikasi dua file. Artinya, dokumen administrasi dan teknis calon kontraktor tengah diperiksa secara saksama. Nilai kontrak final akan ditetapkan setelah evaluasi selesai, sementara anggaran Rp350 miliar bersumber dari APBD Kota Makassar.

Dengan pengawalan berlapis dari APH dan ketatnya standar teknis, proyek ini diharapkan menjadi tonggak baru tata kelola infrastruktur di Makassar—bukan sekadar stadion megah, tapi juga legacy transparansi yang membanggakan.