Lestari Moerdijat Desak Reformasi Budaya Sekolah dan Kesejahteraan Guru

JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendesak reformasi budaya sekolah dan peningkatan kesejahteraan guru demi melahirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa.

Desakan itu disampaikan Lestari dalam pernyataan terbarunya. Ia menegaskan, persoalan pendidikan nasional tidak bisa lagi ditambal sulam. Akar masalahnya harus dipotong dari hulu.

Menurut Lestari, dua hal menjadi kunci utama. Pertama, budaya sekolah yang sehat. Kedua, guru yang sejahtera. Keduanya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan.

• Reformasi budaya sekolah menjadi tuntutan utama yang disuarakan Lestari
• Kesejahteraan guru disebut sebagai fondasi mutu pendidikan nasional
• Tata kelola pendidikan dinilai perlu dibenahi secara serius dan menyeluruh
• Target akhir: sekolah yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa

Guru Sejahtera, Sekolah Berkualitas

Lestari menegaskan satu hal tegas: mustahil mengharapkan sekolah berkualitas jika gurunya hidup dalam keprihatinan. Menurutnya, guru adalah garda terdepan pembentukan karakter anak bangsa.

Namun kenyataan di lapangan berbicara lain. Banyak guru, terutama honorer, masih bergulat dengan upah minim. Beban mengajar menumpuk. Tunjangan kerap terlambat cair. Kesenjangan status antara guru ASN dan honorer juga masih lebar.

Kondisi ini, kata Lestari, berdampak langsung ke ruang kelas. Guru yang tertekan secara ekonomi sulit menciptakan suasana belajar yang hangat. Pada akhirnya, siswa yang menanggung akibatnya.

Karena itu, peningkatan kesejahteraan guru bukan sekadar tuntutan ekonomi. Ini kebutuhan nasional. Negara wajib hadir memastikan pahlawan tanpa tanda jasa itu hidup layak.

Budaya Sekolah Harus Direformasi

Sorotan kedua Lestari mengarah ke budaya sekolah. Ia menilai, sejumlah praktik lama di lingkungan pendidikan sudah tidak relevan, bahkan berbahaya bagi tumbuh kembang anak.

Kekerasan di sekolah masih kerap muncul di berbagai daerah. Perundungan antarsiswa marak. Kekerasan oleh oknum pendidik juga dilaporkan terus terjadi. Fakta-fakta ini menjadi alarm merah bagi dunia pendidikan.

Lestari menegaskan, sekolah seharusnya menjadi rumah kedua yang aman. Bukan tempat yang menimbulkan trauma berkepanjangan bagi anak-anak.

Reformasi budaya yang ia maksud mencakup banyak hal:

• Menghapus segala bentuk kekerasan fisik maupun verbal di lingkungan sekolah
• Membangun relasi guru dan siswa yang setara serta saling menghormati
• Menanamkan nilai karakter dan integritas, bukan sekadar mengejar angka ujian
• Membuka kanal pengaduan yang aman bagi siswa dan orang tua
• Melibatkan orang tua dan masyarakat dalam mengawal iklim sekolah

Tata Kelola Pendidikan Jadi Kunci

Lestari juga menyoroti tata kelola pendidikan nasional. Menurutnya, kebijakan sebaik apa pun akan percuma tanpa eksekusi yang rapi di lapangan.

Ia menilai, pengelolaan sekolah harus transparan dan akuntabel. Anggaran pendidikan wajib tepat sasaran. Pengawasan terhadap sekolah juga perlu diperkuat dari hulu ke hilir.

Kolaborasi antarpemangku kepentingan disebutnya mutlak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, guru, dan orang tua harus bergerak satu arah.

Tanpa sinergi itu, kata Lestari, reformasi hanya akan berhenti di atas kertas.

Pekerjaan Rumah Pendidikan Nasional

Desakan ini datang di tengah sorotan publik terhadap kualitas pendidikan nasional. Sejumlah kasus kekerasan di sekolah belakangan memicu kegelisahan orang tua di berbagai daerah.

Di sisi lain, nasib jutaan guru honorer masih menggantung. Sebagian besar belum mendapat kepastian status dan penghasilan layak. Isu ini terus bergulir tanpa penyelesaian tuntas.

Lestari menilai, momentum perbaikan harus dimanfaatkan sekarang. Dunia pendidikan menentukan masa depan bangsa. Menundanya sama saja mempertaruhkan generasi penerus.

Sinyal untuk Pengambil Kebijakan

Desakan dari pimpinan MPR ini menjadi sinyal kuat bagi kementerian terkait. Isu kesejahteraan guru dan keamanan sekolah diprediksi makin menguat dalam agenda politik pendidikan.

Para pengamat menilai, bola sekarang ada di tangan pembuat kebijakan. Apakah desakan ini berbuah regulasi konkret, publik menanti jawabannya.

UPDATE: Perkembangan lebih lanjut soal tindak lanjut desakan ini akan terus dipantau. Nantikan laporan berikutnya di portal ini.