Laporan dari Beritatercepat.com - Badan Gizi Nasional (BGN) berencana melakukan penyesuaian signifikan terhadap sasaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah refocusing ini akan menyasar pengurangan jumlah penerima manfaat, khususnya dari kalangan siswa yang dianggap berasal dari kelompok ekonomi atas.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa evaluasi menyeluruh tengah dilakukan untuk memastikan anggaran negara benar-benar tersalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Salah satu segmen yang menjadi sorotan utama adalah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dari sekolah-sekolah elit atau "high class".

Agustina menyatakan bahwa parameter ekonomi seperti uang saku harian akan menjadi pertimbangan dalam memangkas daftar penerima. Menurutnya, alokasi dana MBG akan lebih optimal jika difokuskan pada kelompok rentan dan kurang mampu.

Siswa Elite Berpotensi Dicoret

Dalam rapat koordinasi di lingkungan DPR RI, BGN menegaskan bahwa program subsidi pangan ini harus tepat sasaran. Media kami melaporkan, BGN telah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Kesehatan dan kementerian/lembaga terkait untuk merumuskan basis data baru penyaluran MBG.

Agustina merinci secara spesifik kriteria siswa yang kemungkinan besar akan dihapus dari daftar penerima manfaat. Ia menyoroti pola konsumsi dan daya beli siswa di institusi pendidikan favorit yang kerap kali sudah sangat tinggi.

"Contohnya, siswa SMA mungkin tidak perlu lagi menerima Makan Bergizi Gratis. Apalagi SMA-SMA yang high class, yang uang saku siswanya sudah Rp100 ribu sampai Rp200 ribu per hari. Mereka mungkin tidak perlu lagi menerima program ini," ujar Agustina.

Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk menata ulang anggaran perlindungan sosial. Dengan memangkas penerima dari kalangan mampu, diharapkan porsi makanan bergizi dapat ditingkatkan atau diperluas bagi siswa dari keluarga prasejahtera yang selama ini kesulitan mengakses nutrisi seimbang.

Hingga saat ini, BGN masih memfinalisasi skema baru penyaluran ini. Proses pemadanan data dengan kementerian lain terus digenjot agar tidak terjadi kesalahan identifikasi di lapangan. Langkah ini diyakini akan menghemat anggaran negara dan meningkatkan kualitas gizi generasi muda yang benar-benar memerlukan intervensi pemerintah.