TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memutuskan untuk tidak menunda sedetik

Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menjadi motor di balik keputusan tegas ini. Dalam rilis resmi yang diterima Beritatercepat, ia membeberkan realita fiskal yang menyesakkan: hingga triwulan berjalan, aliran dana perimbangan dari pusat hanya menyentuh angka 29%. Angka itu jauh dari cukup untuk menambal semua pos belanja, tetapi Pemkab menolak menjadikannya alasan untuk berpangku tangan.

Komitmen Tanpa Kompromi di Tengah Tekanan Likuiditas

Sumber internal di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar mengonfirmasi bahwa utang Rp820 miliar itu merupakan akumulasi pinjaman jangka menengah yang digunakan untuk membiayai paket infrastruktur prioritas—mulai dari jalan penghubung antarkecamatan hingga sistem drainase perkotaan. Cicilan pokok dan bunganya tetap dialokasikan dari pos belanja wajib, tanpa restrukturisasi.

“Kami tidak bisa main-main dengan kredibilitas fiskal. Utang adalah utang, harus dibayar tepat waktu. Sementara pembangunan tidak boleh mati suri hanya karena cash flow dari pusat belum optimal,” tegas Sunggono dalam keterangan pers di Kantor Bupati, Selasa (14/4/2026).

Strategi bertahan hidup ala Kukar bertumpu pada tiga pilar:

• Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemkab menggenjot sektor pajak hotel, restoran, dan retribusi tambang yang masih menunjukkan tren positif.
• Efisiensi belanja operasional. Sejumlah pos perjalanan dinas dan pengadaan barang tak prioritas dipangkas hingga 40%.
• Kas daerah yang dikelola ketat. Tim Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menerapkan sistem prioritas berbasis cash cushion agar pembayaran utang dan gaji pegawai tidak bertabrakan.

Dengan kombinasi itu, Pemkab memproyeksikan tidak ada satu pun proyek strategis yang dihentikan. Bahkan, paket pembangunan tahap kedua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang menelan dana Rp320 miliar tetap berjalan sesuai jadwal.

Dampak dan Antisipasi ke Depan

Langkah berani ini bukan tanpa risiko. Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman, Dr. Irfan Habibie, menyebut bahwa jika transfer pusat terus seret hingga akhir tahun, Pemkab bisa terpaksa melakukan bridging loan atau menunda sejumlah proyek nonesensial. “Keberanian ini perlu diapresiasi, tetapi harus dibarengi dengan mitigasi agar tidak terjerumus ke dalam perangkap utang baru,” ujarnya.

Namun, Sunggono optimistis. Ia merujuk pada track record realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang biasanya melesat di paruh kedua tahun anggaran. “Kami sudah menghitungnya. Dengan proyeksi likuiditas dan disiplin anggaran yang kami terapkan, tidak akan ada gagal bayar,” tutupnya.

Kini masyarakat Kukar menunggu bukti. Di lapangan, alat-alat berat masih meraung, dan kontraktor tetap bekerja. Sebuah sinyal bahwa di tengah krisis transfer pusat, semangat pembangunan di ujung timur Kalimantan itu belum padam.