KPK Tahan Bupati Sukoharjo, 'Tradisi' Pemerasan Suami Berlanjut

BREAKING NEWS: Komisi Pemberantasan Korupsi baru saja menahan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Penetapan tersangka pemerasan ini langsung mengungkap rantai setoran yang diwariskan dari suaminya.

Penahanan dilakukan pada Kamis pagi (11/7/2026) setelah penyidik mengantongi bukti permintaan uang terhadap sejumlah pejabat. Praktik ilegal itu disebut bukan kejadian baru, melainkan kelanjutan dari modus yang dipakai suaminya, Wardoyo Wijaya, saat masih menjabat bupati.

Warisan Setoran ke Anak Buah

KPK menemukan bahwa permintaan uang kepada kepala dinas dan camat sudah berlangsung lama. Ketika Wardoyo berkuasa, Etik berperan sebagai penerima tidak resmi. Begitu ia naik sebagai bupati, mekanisme itu tidak berubah.

Penyidik menduga setoran mengalir rutin setiap bulan. Nominalnya bervariasi, menyesuaikan dengan anggaran satuan kerja. Ancaman pencopotan jabatan menjadi alat tekanan agar para pejabat patuh.

Fakta Kunci Kasus

• Tersangka: Etik Suryani, Bupati Sukoharjo definitif.
• Pasal: Pemerasan dalam jabatan, Pasal 12 huruf e UU Tipikor.
• Barang bukti: Catatan keuangan, transaksi mencurigakan, dan komunikasi.
• Penahanan: Rutan KPK selama 20 hari pertama.
• Keterlibatan suami: Wardoyo Wijaya, mantan bupati, disebut aktor awal pola pemerasan ini.

Etik diamankan dari rumah dinasnya tanpa perlawanan. Ia menjalani pemeriksaan intensif sebelum resmi ditahan.

Publik dikejutkan oleh pengungkapan ini. Pasalnya, Etik baru memimpin Sukoharjo setelah memenangi pilkada dengan dukungan penuh suaminya. Kini keduanya terjerat dalam pusaran kasus yang sama.

KPK memastikan pengusutan tidak berhenti di Etik. Aliran dana ke rekening pribadi pasangan suami–istri itu terus didalami. Lembaga antirasuah juga mengimbau pejabat lain yang mengalami tekanan serupa untuk melapor dan mendapat perlindungan.

Proses hukum masih bergulir. Kasus ini menambah daftar kepala daerah yang tersangkut korupsi berjemaah dalam satu keluarga.

Baca juga:

• IHSG Ditutup di Zona Hijau, Menguat 24 Poin ke 7.196
• Presiden Prabowo Lantik 10 Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri