KPK Beberkan Modus Bupati Sukoharjo: Ancam Mutasi Jika Tak Setor Duit

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja mengungkap fakta mengejutkan di balik operasi tangkap tangan terhadap Bupati Sukoharjo. Orang nomor satu di daerah itu tak hanya menggunakan kewenangan menerbitkan surat keputusan untuk memeras, tetapi juga mengancam mutasi bagi bawahannya yang menolak menyetor uang. Ancaman itu menjadi senjata pamungkas memaksa aparatur sipil negara tunduk.

Modus Ganda yang Sistematis

Berdasarkan keterangan juru bicara KPK, tersangka menjalankan dua skema paralel. Pertama, ia menerbitkan surat keputusan pengangkatan atau promosi jabatan, namun di baliknya ada ‘biaya administrasi’ yang wajib disetor. Kedua, jika target tak kooperatif, ancaman mutasi langsung dilayangkan. “Ancaman itu bukan gertak sambal. Sudah ada beberapa pejabat yang dipindahkan ke posisi non-job karena menolak,” ujar Jubir KPK, Selasa (12/8).

Praktik ini diduga berlangsung bertahun-tahun dan menjerat puluhan pejabat struktural. Setiap mutasi atau promosi dihargai mulai ratusan juta rupiah. Bupati disebut mematok tarif tinggi untuk jabatan strategis. Informasi yang dihimpun menyebutkan, praktik pemerasan ini terendus setelah sejumlah ASN mengadu ke KPK melalui saluran pengaduan. Mereka mengaku diintimidasi dan terpaksa menjual aset demi melunasi setoran.

Seorang saksi mata di lingkungan Pemkab Sukoharjo menuturkan, ancaman mutasi kerap disampaikan langsung oleh bupati dalam rapat tertutup. “Bupati bilang, ‘Kamu mau pindah ke hutan saja?’ itu membuat kami ketakutan,” ujar saksi tanpa mau disebut namanya.

Kronologi Penangkapan

Tim KPK bergerak pada Senin (11/8) pukul 14.00 WIB. Seorang kepala dinas inisial T menyerahkan uang di ruang kerja bupati. Transaksi terekam kamera pengawas. Lima menit kemudian, tim menyergap dan mengamankan barang bukti. Bupati tak berkutik. Ia digelandang ke Jakarta untuk pemeriksaan intensif.

Barang Bukti & Penahanan

KPK menyita uang tunai Rp750 juta dalam OTT kemarin. Uang itu diduga bagian dari setoran seorang kepala dinas yang baru dilantik. Tim penyidik juga mengamankan dokumen SK, catatan transfer, dan telepon seluler yang berisi percakapan ancaman. Bupati langsung ditahan di Rutan KPK.

“Kami menemukan pesan suara yang berisi ultimatum. Bunyinya, kalau dalam tiga hari uang belum masuk, besok SK pencopotan kami tandatangani,” beber penyidik.

Respons Daerah

Masyarakat Sukoharjo bereaksi keras. Aliansi masyarakat sipil mendesak KPK mengusut tuntas dan menjerat semua pihak terlibat. Penjabat Bupati segera ditunjuk untuk mengisi kekosongan.

KPK memastikan pengembangan kasus terus berjalan. “Ini puncak gunung es. Kami akan periksa aliran dana ke pihak lain,” tegas Jubir KPK. Publik menunggu apakah modus ancaman mutasi ini juga dipraktikkan di daerah lain.

Baca juga:

• Kreasikan Parit di Rumah, Fungsional Tapi Tak Korbankan Tampilan
• Negara Kaya Ramai-ramai Kucurkan Dana ke Sektor Ini Saat Dunia Memanas