Koalisi Sipil Desak Panglima TNI Klarifikasi Soal Tanggung Jawab Keamanan

JAKARTA — BARU SAJA. Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Panglima TNI segera mengklarifikasi pernyataannya mengenai tanggung jawab keamanan. Desakan itu disampaikan melalui pernyataan resmi yang dirilis hari ini.

Koalisi menilai pernyataan orang nomor satu di tubuh TNI itu berpotensi mengaburkan batas kewenangan. Menurut mereka, ranah keamanan dalam negeri adalah domain kepolisian. Bukan ranah militer.

Pernyataan Panglima tersebut kini memicu gelombang reaksi. Perdebatan meluas di kalangan aktivis, akademisi, hingga pengamat pertahanan.

Desakan Klarifikasi Resmi

Dalam pernyataannya, koalisi meminta Panglima TNI menjelaskan maksud pernyataan tersebut secara terbuka. Mereka khawatir diksi itu ditafsirkan sebagai perluasan peran militer di ruang sipil.

"Kami mendesak adanya penjelasan resmi. Publik berhak tahu batas kewenangan masing-masing institusi," demikian bunyi petikan pernyataan koalisi.

Koalisi juga meminta Presiden turun tangan. Kepala Negara diminta menegaskan kembali garis pemisah tugas antara TNI dan Polri. DPR pun didesak mengawasi persoalan ini.

Pemisahan Fungsi TNI dan Polri

Desakan utama koalisi sangat jelas: pemisahan fungsi yang tegas. TNI bertugas di ranah pertahanan negara. Polri menangani keamanan dan ketertiban masyarakat.

Prinsip ini, kata mereka, adalah buah Reformasi 1998. Pemisahan itu diatur tegas dalam undang-undang. Setiap upaya mengaburkannya dinilai sebagai kemunduran demokrasi.

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam koalisi menyebut pernyataan Panglima berbahaya. Jika dibiarkan, wacana itu bisa menormalisasi keterlibatan militer dalam urusan sipil.

Mereka menegaskan, profesionalisme kedua institusi hanya bisa terjaga lewat batas kewenangan yang jelas. Tanpa itu, tumpang tindih tugas tak terhindarkan.

Latar Belakang Pernyataan Panglima

Pernyataan Panglima TNI yang dipersoalkan disampaikan dalam sebuah forum resmi beberapa waktu lalu. Ia menyinggung tanggung jawab TNI atas keamanan negara.

Pernyataan itu langsung memicu perdebatan publik. Pegiat hak asasi menilai diksi tersebut kabur. Sebab, keamanan dalam negeri adalah kewenangan Polri sesuai undang-undang.

Di sisi lain, sebagian kalangan membela Panglima. Mereka menilai pernyataan itu merujuk pada tugas perbantuan TNI kepada Polri. Tugas perbantuan sendiri diatur dalam Undang-Undang TNI.

Meski begitu, koalisi menilai pembelaan itu tidak cukup. Menurut mereka, pernyataan pejabat tinggi negara harus presisi. Tidak boleh multitafsir.

Bayang-Bayang Dwifungsi

Koalisi mengingatkan sejarah kelam dwifungsi ABRI. Pada masa Orde Baru, militer merangkap peran sosial politik. Akibatnya, supremasi sipil tergadaikan.

"Kami tidak ingin sejarah berulang. Militer harus tetap berada di barak," tegas koalisi dalam pernyataannya.

Mereka menekankan, kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Belakangan, sejumlah perwira aktif diketahui menduduki jabatan sipil. Fenomena itu memicu kritik luas dari publik.

Reformasi TNI Dipertaruhkan

Menurut koalisi, agenda reformasi TNI kini dipertaruhkan. Profesionalisme prajurit harus dijaga. Caranya, memastikan TNI fokus pada tugas pertahanan semata.

Koalisi juga menyoroti wacana revisi Undang-Undang TNI. Mereka meminta pembahasan tidak melemahkan supremasi sipil. Semua pasal harus sejalan dengan semangat Reformasi.

Pengamat menilai polemik ini menjadi ujian serius. Komitmen negara terhadap tata kelola pertahanan dan keamanan sedang dipertaruhkan di mata publik.

Langkah Selanjutnya

Koalisi berencana melayangkan surat resmi kepada Panglima TNI. Tembusan akan dikirim ke Presiden dan DPR. Mereka juga menyiapkan audiensi publik dalam waktu dekat.

Hingga berita ini diturunkan, Mabes TNI belum memberikan respons resmi atas desakan tersebut. Redaksi terus memantau perkembangan terbaru dari kedua pihak.

UPDATE: Situasi masih berkembang. Ikuti laporan lanjutan kami menit demi menit di portal ini.