Kadernya Diduga Terlibat Kematian dr Icha, PDIP Siapkan Sanksi Pemecatan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan komitmennya untuk menjatuhkan sanksi tegas apabila kadernya terbukti terlibat dalam kasus dugaan intimidasi yang menimpa dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni, atau yang akrab disapa dr. Icha. Dokter muda tersebut meninggal dunia setelah diduga mengalami tekanan saat menjalankan tugas jaga di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Leona, Kefamenanu, Nusa Tenggara Timur (NTT). PDIP menegaskan tidak akan mentoleransi tindakan yang mencoreng nilai-nilai kemanusiaan dan profesionalisme, terutama jika melibatkan oknum yang memiliki jabatan publik.

Ketua DPP PDIP, Djarot Syaiful Hidayat, menyampaikan sikap resmi partai dalam keterangannya kepada media kami pada Senin (29/6/2026). Ia menjelaskan bahwa mekanisme internal partai sedang disiapkan untuk memproses kader yang diduga terlibat, menyesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pernyataan ini muncul merespons laporan yang menyebutkan adanya keterkaitan salah satu anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dari Fraksi PDIP dalam insiden yang berujung pada kepergian dr. Icha.

Sanksi Maksimal Menanti

Djarot menegaskan bahwa partainya tidak akan pandang bulu dalam memberikan sanksi. Jika hasil verifikasi dan penelusuran membuktikan adanya intimidasi serta perundungan, partai siap menjatuhkan hukuman tertinggi sesuai anggaran dasar dan aturan disiplin organisasi. "Diproses sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan yang bersangkutan, dan kalau terbukti melakukan intimidasi dan perundungan akan diberikan sanksi, partai akan berikan sanksi," ujarnya dengan nada serius dalam wawancara yang dikutip oleh Beritatercepat.com. Djarot secara spesifik menyebut bahwa sanksi terberat hingga pemecatan dari keanggotaan partai menjadi opsi yang paling memungkinkan.

Langkah ini diambil PDIP untuk menjaga marwah partai di tengah sorotan publik yang terus mengalir deras. Kasus dr. Icha sebelumnya telah memicu gelombang solidaritas dari berbagai kalangan, khususnya komunitas tenaga kesehatan dan pegiat keselamatan kerja. Banyak pihak mendesak agar ada transparansi serta pertanggungjawaban tidak hanya dari aspek hukum pidana, tetapi juga etika politik bagi penyelenggara negara yang diduga menyalahgunakan wewenang. Dalam konteks inilah PDIP merasa perlu untuk menunjukkan ketegasan agar tidak ada kesan melindungi kader yang berbuat zalim.

Di sisi lain, Djarot juga mengingatkan agar proses yang berjalan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Meski desakan publik begitu kuat, partai berlambang banteng moncong putih itu akan tetap mengacu pada bukti-bukti valid sebelum mengeksekusi sanksi organisasi. Penelusuran internal ini rencananya akan berjalan paralel dengan proses penegakan hukum yang tengah ditangani oleh aparat kepolisian setempat. PDIP menjanjikan bahwa hasil investigasi akan diumumkan secara terbuka demi memenuhi rasa keadilan bagi almarhumah dr. Icha dan keluarganya. Kasus ini sekaligus menjadi ujian integritas bagi partai yang tengah menggalakkan gerakan disiplin dan soliditas internal tersebut.