ISLAMABAD — Pakistan Bidik Perluasan Swap China dan Bantuan AS

Di tengah bayang-bayang krisis ekonomi yang berkepanjangan dan tekanan pembayaran utang luar negeri, Pemerintah Pakistan terus berupaya memperkuat benteng pertahanan finansialnya. Menteri Keuangan Pakistan, Muhammad Aurangzeb, mengungkapkan bahwa Islamabad sedang mempersiapkan langkah strategis untuk memperluas fasilitas swap mata uang dengan Tiongkok serta menunggu keputusan penting dari Amerika Serikat terkait bantuan stabilitas nilai tukar.

Pembiayaan eksternal kini menjadi urat nadi utama bagi negara Asia Selatan tersebut. Pakistan sangat bergantung pada suntikan cadangan devisa luar negeri untuk memenuhi kewajiban utang jatuh tempo dan menjaga stabilitas pasar finansial domestik. Dalam keterangannya, Aurangzeb mengonfirmasi bahwa fasilitas swap mata uang senilai 30 miliar yuan (sekitar Rp65 triliun) dari Tiongkok telah ditarik sepenuhnya oleh pemerintah.

Komitmen Diplomatik dan Hubungan Finansial dengan Beijing

Fasilitas penukaran mata uang dari Beijing tersebut dijadwalkan berakhir pada tahun 2027. Mengingat besarnya ketergantungan pada likuiditas ini, pemerintah Pakistan bermaksud mengajukan permohonan peningkatan jumlah fasilitas saat perpanjangan nanti. Aurangzeb menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pembicaraan awal dengan jajaran kementerian keuangan Tiongkok dan gubernur bank sentral negara tersebut.

"Pihak Tiongkok sangat terbuka terhadap rencana ini, tetapi tentu ada proses resmi yang harus kami jalani secara bertahap. Kami berencana untuk mengajukan permohonan resmi secara formal pada saat masa perpanjangan tiba," ujar Aurangzeb saat memberikan keterangan pers.

Keterlibatan Tiongkok dalam perekonomian Pakistan dipandang amat krusial, terutama sebagai penopang utama untuk mencegah kemerosotan cadangan devisa yang dapat memicu krisis neraca pembayaran lebih dalam.

Asa Bantuan Fasilitas Stabilisasi dari Washington

Selain melirik Beijing, Islamabad juga secara aktif menjajaki dukungan dari Washington. Aurangzeb menyatakan pihaknya mengharapkan jawaban resmi dalam waktu dua bulan ke depan terkait proposal exchange stabilisation facility senilai 10 miliar dolar AS yang diajukan kepada pemerintah Amerika Serikat.

Tak hanya itu, negosiasi paralel juga sedang berlangsung dengan Export-Import Bank of the United States (EXIM) serta US International Development Finance Corporation (DFC). Bantuan pembiayaan dari EXIM diproyeksikan dapat mendanai pembelian pesawat baru dari pabrikan Boeing untuk maskapai nasional Pakistan International Airlines (PIA), yang saat ini sedang menjalani program pemulihan dan privatisasi armada.

Berikut adalah ringkasan skema pembiayaan utama yang sedang diupayakan oleh pemerintah Pakistan saat ini:

Menjaga Kepercayaan Investor dan Stabilitas Rupee

Penataan ulang portofolio pembiayaan eksternal ini dipandang para pengamat ekonomi sebagai langkah hidup-mati untuk mencegah kemerosotan nilai mata uang Rupee Pakistan. Tanpa adanya jaminan likuiditas asing dan penopang valuta asing yang memadai, tingkat kepercayaan investor global terhadap ekonomi Pakistan dipastikan akan runtuh.

Langkah diplomasi finansial ganda ini mencerminkan betapa sensitifnya posisi likuiditas Pakistan, di mana kelangsungan ekonomi negara sangat bergantung pada keseimbangan hubungan geopolitik antara dua kekuatan besar dunia, Tiongkok dan Amerika Serikat.

Dukungan berkesinambungan dari negara-negara Teluk serta lembaga donor multilateral seperti Dana Moneter Internasional (IMF) juga tetap menjadi pilar vital agar Pakistan tidak terperosok ke dalam krisis gagal bayar utang di masa mendatang.