Gubernur Pramono Anung Merespons “Camping” Warga Asing di Trotoar Kantor UNHCR, Tegaskan Akan Tertibkan

Jakarta, Beritatercepat.com – Keberadaan sejumlah warga negara asing (WNA) yang kembali mendirikan tenda di trotoar belakang kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, menuai respons tegas dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia menekankan bahwa meskipun penanganan pengungsi merupakan kewenangan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak akan tinggal diam apabila aktivitas tersebut telah mengganggu kenyamanan dan ketertiban warga Ibu Kota.

Pernyataan itu disampaikan Pramono di sela-sela kegiatannya di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (4/7/2026). Ia dengan gamblang menyebut bahwa domain persoalan pencari suaka sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat. Kendati demikian, penggunaan fasilitas publik yang semestinya diperuntukkan bagi warga tetap menjadi perhatian serius Pemprov DKI.

“Yang pertama, untuk pengungsi ini adalah domainnya pemerintah pusat. Tetapi kalau mereka memakai sarana publik yang mengganggu kenyamanan warga, kami akan lakukan penertiban,” ujar Pramono kepada awak media yang dikutip Beritatercepat.com.

Area trotoar di sekitar gedung UNHCR di Jalan MH Thamrin, tepatnya di belakang gedung Wisma Nusantara, memang kerap menjadi lokasi berkumpulnya para pencari suaka dari berbagai negara. Sebagian dari mereka memilih berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, berada di lokasi itu sembari menunggu kepastian proses suaka mereka. Fenomena ini bukan yang pertama kalinya terjadi. Beberapa waktu lalu, Satpol PP DKI Jakarta bersama instansi terkait pernah melakukan penertiban serupa setelah menerima pengaduan dari warga sekitar yang merasa terganggu dengan keberadaan tenda dan barang-barang yang memenuhi jalur pejalan kaki.

Namun, kali ini kemunculan kembali “kamp dadakan” di trotoar tersebut kembali memicu perbincangan publik. Banyak warga mengeluhkan sempitnya akses pejalan kaki serta menurunnya estetika dan kebersihan lingkungan sekitar. Pramono menegaskan bahwa pihaknya tidak mungkin menutup mata terhadap persoalan tersebut.

“Kami paham situasi kemanusiaan yang mereka hadapi. Tapi Jakarta juga harus tetap tertib. Trotoar itu hak warga untuk berjalan dengan aman, bukan untuk tempat tinggal,” tambahnya.

Lebih lanjut, Gubernur Pramono mengimbau pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dan instansi terkait, untuk lebih proaktif menyelesaikan status para pencari suaka yang terus menumpuk di Jakarta. Menurutnya, tanpa penanganan hulu yang jelas, fenomena berkemah di ruang publik hanya akan menjadi persoalan berulang yang membebani daerah.

Ditegaskan pula bahwa langkah penertiban yang akan diambil bukan bertujuan untuk mengabaikan aspek kemanusiaan, melainkan untuk memastikan fungsi infrastruktur publik berjalan sebagaimana mestinya. “Kami tidak melarang mereka mencari perlindungan. Tapi ada tempat dan caranya. Selama sarana publik terganggu, kami pasti tertibkan,” tandas Pramono Anung.