Eks Jampidsus Tersangka Korupsi ASABRI, Presiden Dipuji Tegas Konfrontasi Kejahatan

JAKARTA — Komitmen antikorupsi pemerintahan Prabowo Subianto menerima pujian telak. Apresiasi meluncur beberapa jam setelah mantan pejabat tinggi Kejaksaan Agung menyandang status hukum baru.

Penetapan tersangka terhadap eks Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dalam pusaran dugaan korupsi PT ASABRI dideklarasikan sebagai bukti nyata keberpihakan kekuasaan. Publik, melalui suara pengamat politik Hendri Satrio, menyambutnya sebagai kemenangan awal.

"Langkah ini menunjukkan bahwa tidak ada zona imunitas. Ketika Presiden menunjukkan keberanian politik, aparat bekerja tanpa ragu," ujar Hensat, Minggu (12/7).

Dukungan Politik: Bensin Bagi Mesin Hukum

Direktur Kedai Kopi ini menekankan bahwa intervensi positif dari puncak kekuasaan bukanlah ancaman, melainkan fondasi. Ia mendeskripsikan dukungan kepala negara sebagai modalitas esensial agar penegak hukum mampu membongkar skandal yang melibatkan nama-nama besar.

"Aparat penegak hukum butuh keyakinan. Keyakinan itu tumbuh ketika atasan tertingginya tidak setengah hati," tegasnya.

Pujian tersebut bukan sekadar ritual politik. Hensat melihat momentum penahanan eks petinggi Jampidsus ini sebagai penanda penting dari rivalitas melawan korupsi. Menurutnya, hancurnya benteng imunitas seorang jaksa elite akan memberikan efek kejut yang sehat bagi birokrasi keadilan.

Menanti Konsistensi, Bukan Sekadar Gimmick

Walau apresiatif, kritik tajam tetap meluncur. Hensat memperingatkan bahwa legitimasi pemberantasan korupsi tidak bisa ditukar dengan satu kali gebrakan. Ia menuntut agar semangat pembersihan ini berjalan profesional dan tanpa tebang pilih.

"Publik akan tertawa jika ini hanya kuat di ujung pekan. Di situlah kepercayaan menentukan hidup matinya pemerintahan," ucapnya.

• Keberlanjutan menjadi kunci tunggal transisi dari retorika ke realita tata kelola.
• Penegakan hukum anti rasuah wajib menjadi ritme tetap, bukan proyek musiman.
• Riset internal Hensat menyebut kepercayaan publik melonjak jika operasi senyap berlangsung terus-menerus.

Ia mendorong agar transparansi dan kualitas pembuktian menjadi altar utama. "Bukan soal berapa banyak tersangka, tapi seberapa besar masyarakat yakin bahwa tombol hukum ditekan untuk keadilan, bukan negosiasi," tambahnya.

Penetapan tersangka eks Jampidsus ini pun dianalisis sebagai langkah strategis. Memproses purnawirawan jaksa bintang dua di institusi sekelas ASABRI akan menjaga denyut nadi keseriusan rezim.

"Sinyal ini positif. Dijaga, dirawat, lalu diwariskan sebagai cetak biru tata kelola. Apresiasi publik tinggal menunggu eksekusi yang tak kenal kompromi," tutup Hensat.

Kasus ini terus bergulir. Mata warga kini tertuju pada seberapa cepat tim penyidik bergerak, dan apakah gertakan kepada mantan jaksa elite ini akan diikuti oleh gelombang pertanggungjawaban berikutnya.

Baca juga:

• PLN Tambah Daya Listrik UPN Veteran Yogyakarta 2.200 kVA
• Dampak Pusat Keuangan Internasional: Peluang dan Ancaman