Eddy Soeparno Dorong Kepastian Hukum demi Cegah Investor Hengkang

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menyampaikan tanggapan serius terhadap informasi yang menyebutkan potensi hengkangnya sejumlah investasi dari Indonesia. Kabar tersebut sebelumnya diungkapkan oleh penasihat presiden bidang ketenagakerjaan, Said Iqbal, yang juga memperingatkan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 50 ribu pekerja apabila investasi tersebut benar-benar keluar. Menurut Eddy, dinamika ini menjadi sinyal kuat bahwa daya saing ekonomi nasional harus segera diperkuat di tengah persaingan global yang kian ketat dalam memperebutkan dan mempertahankan modal asing.

Reformasi Iklim Usaha Mendesak Dilakukan

Eddy menekankan bahwa Indonesia tidak boleh tertinggal dalam melakukan reformasi struktural yang menciptakan iklim usaha yang lebih sederhana, pasti, dan kompetitif. "Indonesia tidak boleh kalah cepat dibandingkan negara lain yang terus melakukan reformasi untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sederhana, pasti, dan kompetitif," tegas Eddy dalam keterangannya pada Rabu (24/6/2026).

"Indonesia tidak boleh kalah cepat dibandingkan negara lain yang terus melakukan reformasi untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sederhana, pasti, dan kompetitif," tegas Eddy.

Ia menambahkan, kepastian hukum merupakan fondasi utama yang menentukan tingkat kepercayaan investor. Tanpa kerangka regulasi yang stabil dan penegakan hukum yang konsisten, para pemilik modal akan cenderung mencari destinasi investasi lain yang menawarkan prediktabilitas lebih tinggi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempercepat penyederhanaan perizinan, menghapus tumpang tindih regulasi di tingkat pusat dan daerah, serta memastikan setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak menciptakan kejutan yang merugikan dunia usaha.

Dampak Luas Jika Investasi Hengkang

Potensi keluarnya investasi tak hanya mengancam puluhan ribu lapangan kerja secara langsung, tetapi juga berpotensi memicu efek domino pada sektor pendukung dan pelaku usaha kecil menengah di sekitar kawasan industri terkait. Said Iqbal sebelumnya mengingatkan bahwa PHK massal terhadap 50 ribu pekerja akan memberikan pukulan berat bagi konsumsi rumah tangga dan stabilitas sosial. Eddy sepakat bahwa ancaman ini harus dicegah dengan langkah-langkah antisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan serikat pekerja.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa sejumlah negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Filipina semakin agresif menawarkan paket insentif fiskal serta kemudahan operasional untuk menarik investasi global. Indonesia, dengan sumber daya alam dan pasar domestik yang besar, sesungguhnya memiliki modal kuat untuk bersaing, namun masih terkendala oleh birokrasi yang lamban dan ketidakpastian regulasi. "Kita harus responsif melihat pergerakan ini. Jangan sampai investor yang sudah ada justru memindahkan basis produksinya karena merasa iklim usaha kita tidak kondusif," ujar politisi PAN tersebut.

Untuk itu, Eddy mendorong terciptanya dialog intensif antara pemerintah dan komunitas bisnis guna mengidentifikasi hambatan utama yang dirasakan investor. Transparansi dan kecepatan penyelesaian persoalan perizinan, perpajakan, dan ketenagakerjaan menjadi kunci untuk mempertahankan eksistensi investasi jangka panjang. Dengan langkah strategis ini, diharapkan bukan hanya potensi hengkangnya investasi yang bisa dicegah, tetapi juga kepercayaan calon investor baru akan semakin meningkat. Demikian laporan disampaikan oleh Beritatercepat.com.