DPRD Semarang Banjir Keluhan Desil, Dinsos Buka Pembaruan Data

Suasana ruang pengaduan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang belakangan ini dipenuhi warga yang datang membawa berkas keluhan. Banyak dari mereka mengekspresikan kekecewaan mendalam akibat peringkat desil dalam data kesejahteraan sosial yang dinilai tidak sesuai dengan kenyataan ekonomi di lapangan. Warga yang secara riil hidup dalam garis kemiskinan justru terdaftar dalam kategori mampu, sehingga harus kehilangan akses terhadap perlindungan sosial pemerintah.

Ketidaksesuaian data ini berdampak langsung pada terhentinya berbagai program bantuan vital, mulai dari Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga Program Keluarga Harapan (PKH). Gelombang aduan masyarakat yang tak kunjung surut tersebut mendorong pimpinan dan anggota dewan untuk segera turun tangan memanggil pihak eksekutif guna mencari solusi konkret.

Respon DPRD Terhadap Gelombang Aduan Masyarakat

Pimpinan DPRD Kota Semarang mengungkapkan bahwa laporan terkait salah sasaran penetapan desil ini marak terjadi di berbagai wilayah kelurahan. Banyak warga kaget ketika status kepesertaan bantuan sosial mereka tiba-tiba dinonaktifkan secara mendadak akibat pembaruan sistem pusat yang menempatkan mereka pada kelompok ekonomi menengah ke atas.

"Kami menerima banyak sekali keluhan dari masyarakat bawah yang merasa kriteria perekonomian mereka tidak terpotret dengan benar. Banyak warga miskin yang justru bertengger di desil tinggi, padahal untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari saja mereka sangat kesulitan," jelas perwakilan pimpinan DPRD Kota Semarang saat memberikan keterangan resmi.

Dinas Sosial Membuka Akses Pembaruan dan Verifikasi Data

Menanggapi maraknya aduan masyarakat tersebut, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Semarang melangkah cepat dengan membuka posko pembaruan data dan verifikasi ulang secara terpadu. Langkah konkret ini diambil untuk memastikan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) benar-benar mencerminkan kondisi riil warga di Ibu Kota Jawa Tengah.

Pihak Dinsos menekankan bahwa penetapan desil sejatinya diturunkan secara terintegrasi dari Kementerian Sosial berdasarkan berbagai variabel lapangan. Namun, perubahan kondisi ekonomi warga yang dinamis menuntut adanya mekanisme sanggah atau pembaruan berkala dari tingkat RT dan RW setempat. Sebanyak puluhan ribu data keluarga penerima manfaat ditargetkan untuk menjalani peninjauan ulang guna meminimalkan margin kesalahan penentuan desil.

Memahami Pengkategorian Desil dan Hak Perlindungan Sosial

Untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh bagi masyarakat, penetapan tingkat kesejahteraan warga dibagi dalam sepuluh kelompok atau desil. Berikut adalah struktur pengelompokan desil kesejahteraan sosial yang digunakan dalam basis data pemerintah:

Dalam banyak kasus di Kota Semarang, warga yang seharusnya berada di Desil 1 atau Desil 2 mendadak bergeser ke Desil 4 atau lebih tinggi hanya karena variabel administratif seperti kepemilikan daya listrik atau perbedaan pencatatan aset keluarga. Ketidakakuratan inilah yang membuat banyak warga merasa diperlakukan tidak adil oleh sistem pencatatan otomatis.

Prosedur Sanggah Data bagi Warga Terdampak

DPRD Kota Semarang mendorong masyarakat agar tidak ragu mengajukan usulan perbaikan data melalui jalur resmi yang telah disiapkan. Warga dapat mengawali proses dengan mendatangi ketua RT/RW setempat untuk meminta pengantar musyawarah kelurahan (Muskel). Hasil Muskel tersebut nantinya akan diunggah ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) oleh petugas operator kelurahan.

"Pemerintah kota melalui Dinsos harus bersikap proaktif dan mempermudah alur birokrasi perbaikan desil ini. Jangan sampai warga yang sudah berkesusahan justru dibebani alur administrasi yang berbelit-belit," tegas anggota DPRD Kota Semarang dalam imbauannya kepada jajaran eksekutif.

Dengan dibukanya ruang pembaruan data secara luas ini, diharapkan ketimpangan dan keluhan terkait ketidaktepatan penetapan desil dapat segera terselesaikan. Penataan data yang transparan dan akurat merupakan fondasi utama agar seluruh program perlindungan sosial di Kota Semarang benar-benar tepat sasaran dan mampu mengentaskan kemiskinan secara berkesinambungan.