lina-marlina
Pemandangan tak biasa mewarnai sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam beberapa hari terakhir. Antrean kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, mengular hingga memakan sebagian bahu jalan utama. Para pengendara harus rela menghabiskan waktu berjam-jam di bawah terik matahari demi mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite. Kondisi yang memicu keresahan publik ini akhirnya memantik sorotan tajam dari kalangan politisi nasional di Jakarta.
Menanggapi situasi yang kian mengkhawatirkan tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menyuarakan keprihatinannya secara terbuka. Ia secara tegas meminta aparat kepolisian, khususnya Polda Sulawesi Selatan dan Polrestabes Makassar, untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan mendalam terkait fenomena kelangkaan dan antrean panjang yang melumpuhkan kenyamanan warga tersebut.
Desakan Pengusutan Dugaan Penimbunan BBM Bersubsidi
Menurut Idrus, antrean mengular yang terjadi secara masif di kota besar seperti Makassar tidak bisa hanya dilihat sebagai masalah keterlambatan distribusi teknis semata. Ada indikasi kuat mengenai praktik kecurangan yang melibatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memanfaatkan celah kuota BBM bersubsidi demi keuntungan pribadi.
"Aparat kepolisian harus bergerak cepat dan tegas mengusut tuntas dugaan kasus penimbunan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi ini. Kasihan masyarakat kecil yang harus mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan hak mereka," tegas Idrus Marham saat memberikan keterangan di Jakarta.
Ia menekankan bahwa BBM jenis Pertalite dan Solar bersubsidi dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat menengah ke bawah serta mendukung operasional pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). "Jika BBM subsidi justru dinikmati oleh oknum penimbun atau dialirkan secara ilegal ke sektor industri, ini adalah bentuk kejahatan ekonomi yang sangat menyengsarakan rakyat," tambah Idrus dengan nada emosional.
Dinamika Disparitas Harga dan Potensi Penyelewengan
Fenomena antrean BBM subsidi di kawasan perkotaan sering kali dipicu oleh disparitas harga yang cukup lebar antara BBM bersubsidi dan non-subsidi. Kondisi ini menciptakan celah keuntungan menggiurkan bagi para pelaku tindak pidana "pelangsiran"—yakni modus mengisi BBM secara berulang-ulang menggunakan tangki kendaraan yang telah dimodifikasi secara rahasia.
Berikut adalah gambaran komparatif mengenai dinamika tata kelola dan potensi kerawanan BBM bersubsidi di lapangan:
| Kategori BBM | Target Konsumen Utama | Potensi Modus Penyelewengan |
|---|---|---|
| BBM Bersubsidi (Pertalite/Solar) | Masyarakat menengah ke bawah, angkutan umum, UMKM, nelayan kecil | Penimbunan, pengisian berulang (pelangsir), penyaluran ilegal ke sektor industri |
| BBM Non-Subsidi (Pertamax/Dexlite) | Kendaraan pribadi kelas menengah ke atas, sektor industri formal | Pemasaran tidak optimal akibat sebagian konsumen berpotensi pindah ke subsidi secara ilegal |
Desakan Pengawasan Sistem Digital dan Tindakan Law Enforcement
Selain penegakan hukum oleh jajaran kepolisian, Pertamina Patra Niaga Wilayah Sulawesi juga didesak untuk meningkatkan pengawasan digital melalui sistem verifikasi kode QR secara lebih ketat di setiap SPBU. Langkah teknis ini sangat krusial untuk memblokir nomor polisi kendaraan yang terindikasi melakukan transaksi pengisian BBM bersubsidi melebihi batas wajar harian.
Penanganan cepat dan terukur sangat diperlukan mengingat Kota Makassar merupakan titik pusat urat nadi perekonomian di Sulawesi Selatan. Kemacetan lalu lintas dan kelangkaan BBM yang berkepanjangan berpotensi memicu efek domino, seperti kenaikan tarif transportasi lokal hingga kenaikan harga kebutuhan bahan pokok. Aparat penegak hukum diharapkan tidak ragu untuk menetapkan tersangka apabila ditemukan bukti otentik mengenai praktik sindikat penimbunan BBM bersubsidi tersebut demi mengembalikan ketertiban publik.
Comments (0)