DPRD Medan Susun Program Kerja 2027 yang Terukur dan Berdampak

MEDAN — Suasana di The Hill Resort and Hotel Sibolangit terasa berbeda pada Minggu (2/8/2026) pagi. Puluhan anggota DPRD Kota Medan berkumpul bukan untuk sekadar rekreasi, melainkan untuk mengikuti Rapat Kerja (Raker) tahunan yang digelar selama tiga hari, hingga 4 Agustus. Di tengah hiruk-pikuk persiapan agenda, Doli Indra Rangkuti, Anggota DPRD Kota Medan, melontarkan pernyataan yang menghentak ruang diskusi: program kerja DPRD 2027 tidak boleh sekadar menjadi deretan jadwal kegiatan rutin.

Pernyataan tersebut menjadi pembuka diskusi hangat tentang arah pembangunan legislatif di ibu kota Provinsi Sumatera Utara itu. Doli menegaskan bahwa penyusunan program kerja harus diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat tiga fungsi utama dewan, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ia mengkritisi kebiasaan di mana program kerja sering kali hanya menjadi formalitas administratif tanpa target yang jelas.

"Program kerja yang disusun harus berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, setiap alat kelengkapan dewan perlu memiliki target kerja yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala," ujar Doli saat ditemui di sela-sela sesi pembukaan raker.

Evaluasi Kinerja Menjadi Momentum Perubahan

Rapat kerja tahun ini memang mengusung semangat yang berbeda. Selain menyusun program 2027, agenda ini juga menjadi momentum bagi DPRD Medan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan fungsi dan kinerja kelembagaan. Doli menilai, tanpa evaluasi yang jujur, program kerja yang disusun hanya akan menjadi pengulangan kegagalan tahun-tahun sebelumnya.

Menurutnya, ada beberapa titik krusial yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan program kerja mendatang. Pertama, penguatan fungsi legislasi yang mampu menghasilkan peraturan daerah (Perda) yang responsif terhadap kebutuhan warga. Kedua, optimalisasi fungsi anggaran agar setiap rupiah APBD tepat sasaran. Ketiga, fungsi pengawasan yang tidak hanya seremonial, tetapi mampu memastikan program eksekutif berjalan sesuai koridor.

"Kami tidak ingin program kerja ini hanya menjadi dokumen yang tebal di atas meja. Yang kami butuhkan adalah peta jalan yang jelas, dengan indikator keberhasilan yang bisa diukur," tegas Doli.

Pernyataan Doli ini sejalan dengan persiapan matang yang dilakukan Sekretariat DPRD Kota Medan. Sehari sebelumnya, Jumat (31/7/2026), Plt. Sekretaris DPRD Kota Medan, Erisda Hutasoit, S.E., M.S.P., memimpin langsung rapat persiapan teknis pelaksanaan raker di lingkungan Sekretariat DPRD. Rapat tersebut dihadiri para kepala bagian, Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian, serta Tim Smart-wan.

Sinergi Sekretariat dan Anggota Dewan

Erisda menekankan bahwa rapat kerja ini memiliki peran strategis sebagai forum untuk mengevaluasi dan merumuskan arah program kerja ke depan. Ia menyebut, kesiapan teknis dan administratif menjadi prasyarat mutlak agar raker dapat berjalan tertib dan efektif. Koordinasi antar bagian di lingkungan sekretariat pun terus dirapikan, termasuk kesiapan akomodasi, konsumsi, serta perangkat pendukung diskusi selama tiga hari di Sibolangit.

"Hasil pembahasan diharapkan dapat menjadi landasan dalam menyusun program kerja DPRD Kota Medan Tahun 2027 agar lebih terarah dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat," ucap Erisda dalam rapat persiapan tersebut.

Kesiapan sekretariat yang solid ini dinilai penting karena raker merupakan ruang bagi seluruh fraksi dan alat kelengkapan dewan untuk bertukar pikiran secara intensif. Tanpa dukungan administratif yang baik, substansi pembahasan program kerja berisiko menjadi tidak fokus. Sinergi antara sekretariat dan anggota dewan menjadi kunci agar hasil raker benar-benar menghasilkan program kerja yang berkualitas.

Harapan Publik di Balik Target Kerja

Desakan agar program kerja DPRD Medan lebih terukur bukan tanpa alasan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD Medan kerap menjadi sorotan publik terkait efektivitas kinerjanya. Banyak kebijakan yang dinilai lambat dalam merespons persoalan kota seperti banjir, kemacetan, hingga tata kelola pasar tradisional. Masyarakat menunggu apakah penyusunan program kerja 2027 ini akan melahirkan gebrakan baru atau justru menjadi rutinitas belaka.

Doli menggarisbawahi bahwa penyusunan program kerja harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ia meminta setiap anggota dewan untuk turun ke lapangan, mendengar langsung aspirasi konstituen, dan menerjemahkannya menjadi target kerja yang konkret. Menurutnya, tanpa data dan kajian yang kuat, program kerja yang dihasilkan hanya akan menjadi angan-angan yang sulit diwujudkan.

"Kami ingin setiap kegiatan yang dilaksanakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Medan," pungkas Doli, menegaskan kembali komitmennya.

Raker DPRD Kota Medan 2026 ini sendiri dijadwalkan berlangsung hingga 4 Agustus 2026. Selama tiga hari, para wakil rakyat akan membahas rancangan program kerja 2027, yang diharapkan menjadi dokumen kerja yang hidup dan menjadi pedoman aksi bagi seluruh elemen DPRD Medan.