DPRD Medan Gelar Raker di Sibolangit, Rumuskan Program Kerja 2027

MEDAN, Beritatercepat.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan resmi menggelar Rapat Kerja (Raker) Tahun 2026 sebagai langkah strategis menyusun program kerja lembaga legislatif untuk Tahun Anggaran 2027. Kegiatan yang berlangsung di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, itu dilaksanakan selama tiga hari, yakni 2-4 Agustus 2026, dan dibuka langsung oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, pada Minggu (2/8/2026).

Rapat kerja ini mengusung tema besar "Transformasi Fungsi DPRD Kota Medan melalui Penguatan Inovasi dan Digitalisasi guna Mengawal Akselerasi Pembangunan Kota yang Maju dan Inklusif." Tema tersebut mencerminkan tekad lembaga wakil rakyat untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, sekaligus mempertajam perannya dalam mengawal pembangunan ibu kota Provinsi Sumatera Utara yang lebih maju dan berkeadilan.

Seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan tercatat hadir mengikuti kegiatan ini. Panitia juga menghadirkan sejumlah narasumber kompeten dari berbagai instansi, yakni Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr. Herie Saksono, Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Fernando H. Siagian, Analis Kebijakan Ahli Madya Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Rendy Jaya Laksamana, serta Analis Hukum Ahli Madya Polri Yudi Purnomo Harahap.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Medan Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B., menegaskan bahwa rapat kerja ini memiliki arti strategis dalam merumuskan program dan rencana kerja (renja) DPRD Kota Medan Tahun 2027. Menurutnya, program kerja dewan harus mampu menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi agenda kerja yang terukur, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan warga kota.

Digitalisasi Menjadi Tulang Punggung Transformasi Dewan

Penekanan pada inovasi dan digitalisasi bukan sekadar jargon. Dalam praktik ketatanegaraan daerah, digitalisasi DPRD dapat diwujudkan melalui penerapan e-legislatif, transparansi dokumen perencanaan, hingga kanal pengaduan masyarakat berbasis digital. Dengan sistem semacam itu, publik dapat memantau proses pembahasan peraturan daerah (perda), memantau penggunaan anggaran, dan menyampaikan aspirasi tanpa harus datang langsung ke gedung dewan.

Kehadiran peneliti utama BRIN dan pejabat Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri sebagai narasumber menunjukkan keseriusan dewan memadukan perspektif riset, tata kelola keuangan, serta pembangunan daerah dalam satu kerangka kerja. Kombinasi narasumber lintas kementerian dan lembaga riset ini menandakan raker tidak hanya bersifat seremonial, melainkan dirancang sebagai forum penguatan kapasitas kelembagaan menghadapi tuntutan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks.

Komposisi Narasumber dan Fokus Materi Raker

Susunan narasumber tersebut mencerminkan tiga pilar yang ingin diperkuat DPRD Kota Medan, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiganya merupakan mandat konstitusional dewan yang efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas perencanaan program kerja tahunan.

Sinergi Eksekutif dan Legislatif Jadi Sinyal Positif

Kehadiran Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas membuka langsung rapat kerja legislatif mengirimkan sinyal positif bagi hubungan eksekutif dan legislatif. Sinkronisasi sejak tahap perumusan program dinilai penting agar rencana kerja dewan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan prioritas APBD Kota Medan. Tanpa sinkronisasi semacam ini, program kerja dewan berisiko berjalan sendiri-sendiri dan kehilangan daya ungkit terhadap pembangunan kota.

Bagi masyarakat, sinergi ini seharusnya bermuara pada satu hal: kebijakan yang lebih responsif. Aspirasi warga yang diserap melalui reses, masa sidang, maupun kanal digital idealnya benar-benar masuk ke dalam dokumen renja 2027, bukan berhenti sebagai catatan administratif belaka.

Tantangan Menuju Program Kerja 2027

Kendati demikian, sejumlah tantangan menanti. Pertama, konsistensi implementasi — memastikan program yang dirumuskan di Sibolangit benar-benar dieksekusi sepanjang tahun anggaran. Kedua, akuntabilitas publik, di mana masyarakat berhak mengetahui indikator keberhasilan setiap program dewan. Ketiga, pemerataan manfaat pembangunan agar visi kota yang maju dan inklusif tidak hanya dinikmati segelintir kelompok.

Raker tiga hari ini pada akhirnya akan diuji oleh waktu. Jika rumusan program 2027 mampu menghadirkan perda yang berkualitas, pengawasan anggaran yang ketat, dan ruang partisipasi publik yang lebih luas, maka transformasi DPRD Kota Medan bukan lagi sekadar tema, melainkan kenyataan yang dirasakan seluruh warga kota.