DPRD Banten Minta Disdikbud Evaluasi Sekolah Swasta Gratis Masih Tarik Iuran

Beritatercepat.com, Serang – Komisi V DPRD Provinsi Banten mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan program sekolah swasta gratis tingkat lanjutan atas (SLTA). Desakan ini muncul setelah ditemukan sejumlah SMA, SMK, dan SKh swasta yang seharusnya menggratiskan biaya pendidikan justru masih melakukan pungutan kepada orang tua siswa.

Sekretaris Komisi V DPRD Banten, Rifky Hermiansyah, mengungkapkan bahwa temuan ini mencuat saat pihaknya melakukan reses dan menyerap aspirasi masyarakat. Banyak orang tua mengeluhkan beban iuran yang masih harus mereka bayarkan meskipun sekolah tersebut berstatus gratis di atas kertas. “Saat kami, DPRD sedang melaksanakan reses, mendengar aspirasi masih ada sekolah-sekolah yang meminta orang tua murid. Dinas pendidikan pun mendapat temuan sama,” ujar Rifky kepada awak media kami, Jumat (26/6/2026).

Sekolah Gratis Tidak Sepenuhnya Gratis

Program sekolah swasta gratis di Banten digulirkan sebagai upaya memperluas akses pendidikan menengah tanpa membebani masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu. Pemerintah daerah mengalokasikan dana bantuan operasional pendidikan untuk mengganti sebagian atau seluruh biaya yang seharusnya ditanggung siswa. Namun praktik di lapangan menunjukkan sejumlah lembaga pendidikan masih memungut biaya dengan dalih kegiatan praktik, uang komite, Lembar Kerja Siswa (LKS), hingga iuran insidental lainnya.

Rifky menegaskan, apabila sudah ada kesepakatan antara pemda dan pihak sekolah bahwa seluruh biaya ditanggung, maka tidak ada celah bagi sekolah untuk menarik pungutan dalam bentuk apa pun. “Kami ingin memastikan dana yang sudah dikucurkan benar-benar sampai untuk menggratiskan siswa. Jangan sampai ada double financing yang memberatkan warga,” tegasnya.

Perlu Audit dan Sanksi Tegas

Komisi V meminta Disdikbud tidak hanya mengevaluasi, tetapi juga melakukan audit penggunaan dana pada sekolah-sekolah swasta gratis yang terbukti masih menarik iuran. Langkah korektif seperti pengembalian dana kepada orang tua dan sanksi administratif bagi sekolah yang melanggar perlu dipertimbangkan agar memberikan efek jera.

“Kami tidak ingin niat baik pemerintah memberikan pendidikan gratis justru dimanfaatkan oleh oknum. Harus ada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana,” kata Rifky.

Disdikbud Banten mengakui telah menerima sejumlah laporan serupa dan berjanji akan segera menindaklanjuti. Rencananya, tim pengawas akan langsung turun ke lapangan untuk melakukan klarifikasi dan pembinaan terhadap sekolah-sekolah yang dilaporkan.

DPRD berharap dalam waktu dekat tidak ada lagi pungutan liar di balik label sekolah gratis. Masyarakat juga diimbau untuk aktif melapor jika menemukan praktik serupa agar pengawasan berjalan efektif dan hak pendidikan anak tetap terpenuhi tanpa hambatan biaya.