DPR Bentuk Panja, Minta Polri-Kejagung-TNI Solid

JAKARTA, DETIK INI JUGA — Komisi III DPR RI baru saja membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawal pengusutan kasus dugaan korupsi yang menjerat Febrie Adriansyah. Langkah cepat ini diambil sebagai respons atas kekhawatiran publik akan potensi tarik-menarik kewenangan antarlembaga penegak hukum.

Pembentukan Panja dan Mandatnya

Dalam rapat tertutup yang berlangsung kurang dari satu jam, Komisi III secara aklamasi menyetujui pembentukan Panja. Ketua Komisi III menegaskan, panja akan memiliki akses penuh untuk memantau setiap tahapan penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan.

• Panja berwenang memanggil seluruh pihak terkait, termasuk penyidik Polri, jaksa penuntut, dan jika diperlukan, atase hukum TNI.
• Masa kerja panja ditetapkan selama enam bulan dan dapat diperpanjang.
• Laporan berkala wajib disampaikan kepada pimpinan DPR setiap 30 hari.

Desakan Soliditas Antarlembaga

DPR secara tegas meminta Polri, Kejaksaan Agung, dan TNI untuk mengesampingkan ego sektoral. “Ini bukan sekadar perkara korupsi biasa. Kami mendengar indikasi keterlibatan jaringan yang luas, sehingga perlu sinergi absolut,” ujar seorang anggota Komisi III yang enggan disebutkan namanya.

Menanggapi desakan itu, Pusat Penerangan (Puspen) TNI langsung merespons. “Kami tidak akan melindungi personel yang terlibat pidana. Integritas institusi lebih utama,” tegas Kepala Puspen TNI dalam konferensi pers singkat.

UPDATE PUKUL 14.30 WIB: Sumber internal Kejagung mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima limpahan tiga berkas perkara dari Bareskrim Polri. Namun, masih ada satu berkas yang memerlukan koordinasi dengan Pusat Polisi Militer TNI karena menyangkut personel aktif.

DPR menggarisbawahi, tidak boleh ada celah yang dimanfaatkan pihak luar untuk melemahkan penegakan hukum. Panja akan mengawasi ketat setiap potensi hambatan, termasuk upaya intervensi politik.

Siapa Febrie Adriansyah dan Kronologi Kasus

Febrie Adriansyah bukan nama baru di papan atas. Kasus ini mencuat setelah audit forensik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kejanggalan dalam proyek smelter di Kalimantan Timur yang nilainya mencapai Rp2,1 triliun. Ia disebut-sebut sebagai pengusaha tambang yang memiliki akses ke sejumlah proyek strategis nasional. Penetapannya sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri pekan lalu mengguncang publik.

• Tiga perkara: dugaan suap pengurusan izin tambang, pencucian uang, dan gratifikasi senilai total Rp127 miliar.
• Peran TNI: Beberapa aset yang disita diduga terafiliasi dengan yayasan yang dikelola purnawirawan TNI.
• Penahanan: Febrie hingga berita ini diturunkan masih menjalani penahanan di Rutan Bareskrim selama 20 hari pertama.

Penyidik juga mendalami aliran dana ke beberapa anggota legislatif periode 2019–2024 yang diduga menerima fasilitas mewah dari perusahaan terafiliasi. Modus operandi diduga melibatkan perusahaan cangkang di luar negeri.

Peringatan DPR: Nihil Obstruction of Justice

Ketua Komisi III DPR memberi ultimatum keras. “Segala bentuk obstruction of justice akan kami ekspos ke publik. Ini bukan ancaman, tapi komitmen pengawasan,” ujarnya. Kapolri dan Jaksa Agung, dalam pernyataan terpisah, menegaskan tidak akan mencampuri proses penyidikan dan penuntutan.

Respons Publik dan Langkah Selanjutnya

Sejumlah organisasi masyarakat sipil menyambut baik pembentukan Panja. Mereka menilai langkah ini dapat mencegah “perang bintang” antarpenegak hukum seperti yang terjadi pada kasus-kasus besar sebelumnya. “Kami berharap Panja tidak menjadi sekadar formalitas, tetapi benar-benar mengawal transparansi,” kata Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam keterangannya.

21 MENIT LALU: Polda Metro Jaya melaporkan telah memasang garis polisi di dua lokasi yang diduga milik Febrie di kawasan Simatupang dan Sentul. Penggeledahan masih berlangsung. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan siap menunjuk jaksa penuntut senior paling lambat awal pekan depan.

DPR memastikan akan terus memberi tekanan agar tidak ada satu pun pihak yang mencoba “bermain” di balik layar. Publik menanti pembuktian soliditas yang sesungguhnya.